5 Fakta Sensus Terbesar di India yang Picu Kontroversi Sistem Kasta

India merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Melalui sensus terbarunya, pemerintah berupaya mendata lebih dari 1,4 miliar penduduk yang tersebar di 28 negara bagian dan delapan wilayah persatuan. Proses ini mencakup lebih dari tujuh ribu kota serta sekitar 640 ribu desa. Besarnya wilayah dan jumlah penduduk membuat kegiatan pendataan tersebut menjadi pekerjaan yang sangat kompleks.

Untuk menjalankannya, pemerintah mengerahkan lebih dari tiga juta petugas yang bertugas mendatangi rumah-rumah penduduk. Sensus ini juga menggunakan teknologi digital melalui aplikasi ponsel pintar untuk mengumpulkan dan mengirimkan data.

Penduduk mendapatkan kesempatan melakukan pendataan mandiri melalui portal daring sebelum petugas melakukan verifikasi. Proyek tersebut diperkirakan menelan biaya 1,24–1,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp22,6–23,7 triliun.

Sensus penduduk terakhir di India dilaksanakan pada 2011. Seharusnya, pendataan berikutnya berlangsung pada 2021 sesuai siklus sepuluh tahunan. Namun, pandemi COVID-19 membuat pemerintah menunda pelaksanaannya hingga lima tahun. Kendala administratif dan logistik juga menjadi alasan lain yang memperpanjang penundaan tersebut.

Keterlambatan ini menimbulkan persoalan karena pemerintah kehilangan gambaran terbaru mengenai kondisi masyarakat. Padahal, data sensus diperlukan untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk, kondisi tempat tinggal, pekerjaan, hingga akses terhadap fasilitas dasar.

Ekonom Ashwini Deshpande dari Ashoka University menjelaskan bahwa sensus juga menjadi kerangka utama bagi berbagai survei berskala besar. Apabila data dasarnya sudah usang, hasil survei berisiko gak lagi mewakili kondisi penduduk sebenarnya.

Salah satu hal paling menarik dari sensus terbaru India adalah keputusan pemerintah untuk memasukkan pendataan kasta secara menyeluruh. Pendataan kasta terakhir yang komprehensif melalui sensus nasional dilakukan pada 1931, ketika India masih berada di bawah pemerintahan kolonial Inggris.

Setelah merdeka, pemerintah India menghentikan pendataan kasta secara menyeluruh mulai sensus 1951. Sejak saat itu, pencatatan lebih terbatas pada kelompok Scheduled Castes (SC) dan Scheduled Tribes (ST).

Kedua kategori tersebut mencakup kelompok masyarakat yang secara historis mengalami diskriminasi dan keterpinggiran. Salah satunya adalah Dalit, kelompok yang dahulu kerap disebut untouchables karena ditempatkan pada lapisan terbawah dalam hierarki sosial.

Sebenarnya, India pernah melakukan survei sosial ekonomi berbasis kasta pada 2011, tapi hasil lengkapnya tak dipublikasikan. Karena itu, pendataan terbaru diharapkan memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai jumlah dan kondisi berbagai kelompok kasta di India.

Sistem kasta di India sudah berlangsung selama ribuan tahun dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Identitas kasta secara tradisional berkaitan dengan status sosial, pekerjaan, lingkungan pergaulan, hingga kesempatan menikah.

Meskipun konstitusi India telah melarang diskriminasi berdasarkan kasta sejak 1950, praktik ketimpangan masih ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut membuat pendataan kasta dianggap penting untuk mengetahui kelompok masyarakat yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap berbagai fasilitas.

Ekonom pembangunan Dipa Sinha menilai informasi demografi dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, profesor emeritus Sukhadeo Thorat dari Jawaharlal Nehru University menjelaskan bahwa setiap kelompok marginal memiliki persoalan yang berbeda, mulai dari diskriminasi sosial hingga keterbatasan akses pendidikan dan kepemilikan properti.

Namun, kebijakan ini juga menuai penolakan. Pihak yang menentang khawatir pendataan justru akan memperkuat identitas kasta dan memperdalam perpecahan sosial yang selama ini ingin dihilangkan.

Kontroversi sensus ini juga berkaitan dengan persoalan politik dan pembagian kekuasaan di India. Data jumlah penduduk dapat digunakan untuk melakukan delimitation, yaitu penyesuaian batas wilayah daerah pemilihan berdasarkan distribusi populasi.

Sejumlah politisi dari India bagian selatan khawatir wilayah utara akan mendapatkan porsi keterwakilan politik lebih besar karena pertumbuhan penduduknya relatif tinggi. Situasi tersebut berpotensi memperbesar ketegangan politik antara wilayah utara dan selatan.

Selain itu, pemerintah India telah mengesahkan kebijakan yang menyediakan sepertiga kursi parlemen bagi perempuan setelah sensus dan penyesuaian daerah pemilihan dilakukan. Ada pula kekhawatiran mengenai bagaimana data penduduk nantinya digunakan, terutama karena pemerintah memiliki rencana penerapan National Register of Citizens (NRC) secara nasional.

Kebijakan tersebut berkaitan dengan pendataan kewarganegaraan dan memunculkan kekhawatiran di kalangan kelompok minoritas. Karena itu, sejumlah ahli menekankan pentingnya transparansi, metode pendataan yang jelas, serta pengawasan agar hasil sensus tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Pada akhirnya, sensus terbesar India memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar menghitung jumlah penduduk. Pendataan kasta berpotensi membantu pemerintah memahami ketimpangan sosial yang selama ini sulit diukur secara menyeluruh.

Namun, hasilnya juga bisa memengaruhi kebijakan afirmatif, pembagian kekuasaan politik, dan hubungan antarkelompok masyarakat. Tantangan terbesarnya adalah memastikan data tersebut benar-benar digunakan untuk menciptakan kebijakan yang adil tanpa memperbesar perpecahan sosial.