6 Kandidat Presiden Akan Boikot Pemilu Madagaskar

Hampir 12 orang yang menjadi kandidat presiden pada pemilu Madagaskar. Enam kandidat akan melakukan boikot dan mendesak para pendukung untuk tidak memberikan suara mereka.

"Kami akan menyerukan (pada masyarakat) untuk tidak pergi dan memilih,” kata calon presiden Marc Ravalomanana, salah satu dari dua mantan presiden yang ikut menyerukan boikot, dikutip dari VOA News.

Ketua majelis rendah parlemen memimpin kelompok mediasi untuk mencari jalan keluar krisis dan menyerukan penangguhan pemilu. Ini untuk menjamin perdamaian dan harmoni.

"Situasinya buruk. Tidak ada ketenangan, ini bukan waktunya mengadakan pemilu," kata kandidat Auguste Paraina.

Namun juru bicara petahana menyebut permintaan itu sebagai ide yang tidak masuk akal.

Presiden Andry Rajoelina sesumbar bahwa dia akan memenangkan pemilu satu putaran. Sesuai konstitusi, dia telah mengundurkan diri pada September untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden.

Dilansir France24, Presiden Senat semestinya mengambil alih kepemimpinan, tapi dia justru menyerahkan tugas kepada perdana menteri yang merupakan sekutu Rajoelina. Langkah tersebut diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang memicu kemarahan oposisi.

MK juga telah menolak permohonan banding agar Rajoelina dinyatakan batal karena berkewarganegaraan ganda Prancis. Penolakan MK itu semakin memicu kemarahan oposisi.

Pada Senin, di pinggiran timur ibu kota Antananarivo, rautusan orang melakukan demonstrasi damai yang melibatkan oposisi.

"Ini adalah pemungutan suara yang curang," kata Sandra Rafarasoa, salah satu warga yang menyaksikan demonstrasi tersebut.

Presiden Rajoelina adalah kepala negara termuda di Afrika pada 2009, ketika merebut kekuasaan Presiden Marc Ravalomanana melalui kudeta. Peristiwa itu dikecam oleh internasonal.

Sempat tidak mencalonkan diri pada pemilu 2013 karena tekanan internasional, dia kembali terpilih sebagai presiden pada 2018. Sejak itu dia terus memegang kendali di Madagaskar.

Dilansir Le Monde, krisis dan ketegangan politik yang saat ini terjadi di Madagaskar telah membuat komunitas internasional prihatin. Uni Eropa (UE), Amerika Serikat (AS) dan komunitas internasional lain mengecam penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan terhadap oposisi.