Absennya Perempuan dalam Pemilihan Presiden Korsel

Dilansir Korea Times, perempuan mencakup lebih dari separuh pemilih yang memenuhi syarat. Namun, perempuan hanya mewakili 14 persen dari total kandidat dalam pemilihan parlemen 2025. Angka ini jauh di bawah ambang batas 30 persen yang direkomendasikan berdasarkan Undang-Undang Pemilu.

Kurangnya representasi ini mencerminkan masalah sosial yang lebih luas di Korsel, termasuk politisasi kesetaraan gender dan reaksi keras terhadap kebijakan feminis. Hal ini membuat semakin banyak perempuan yang menyuarakan kekecewaan mereka secara online. 

"Rasanya demokrasi sedang mengalami kemunduran. Saya ragu kita akan melihat kebijakan yang berarti bagi perempuan," kata seorang perempuan di blog Naver miliknya.

Di cabang legislatif, perempuan menduduki 61 dari 300 kursi di Majelis Nasional, yang mewakili hanya 20,3 persen dari total kursi. Angka ini jauh di bawah rata-rata negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebesar 34,1 persen. Dengan demikian, Korsel berada di urutan ke-35 di antara 38 negara anggota OECD.

Representasi perempuan mencapai puncaknya adalah pada pemilu 2012. Saat itu, mantan Presiden Park Geun Hye, yang memimpin Partai Saenuri, terpilih sebagai pemimpin perempuan pertama negara tersebut. Pemilihan itu diikuti oleh empat perempuan di antara tujuh kandidat yang terdaftar.

Namun, partisipasi perempuan dalam pemilihan presiden telah berkurang sejak mantan Presiden Park dicopot dari jabatannya melalui pemakzulan pada Maret 2017. Ini terjadi di tengah kasus korupsi yang menjadi sorotan.

Dalam pemilihan dadakan pada 2017, hanya ada satu kandidat perempuan, yakni Sim Sang-jung. Saat itu, ada 15 pesaing yang memperebutkan jabatan puncak. Lalu, dua perempuan mencalonkan diri di antara 14 kandidat pada 2022.

Isu gender menjadi sangat sensitif dalam politik, terutama setelah pemilihan presiden 2022. Menurut para analis, kurangnya minat partai politik dalam menangani hak-hak perempuan mungkin disebabkan oleh politisasi istilah feminisme di Korsel dalam beberapa tahun terakhir.

Selama kampanye presiden pada 2022, menghapus Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga merupakan salah satu janji utama mantan Presiden Yoon Suk Yeol. Kampanyenya tersebut mendapat dukungan dari banyak pemuda yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang berpusat pada perempuan.

Ia mengambil langkah-langkah yang jelas untuk menutup kementerian tersebut, termasuk membiarkan posisi menteri kesetaraan gender kosong sejak Februari 2024. Akan tetapi, momentum tersebut terhambat karena pengumuman darurat militer oleh Yoon pada 3 Desember 2024, serta pemakzulan dan pemecatannya sebagai presiden.

Para kritikus berbeda pendapat mengenai penghapusan kementerian tersebut. Beberapa diantaranya mengatakan kementerian itu gagal memainkan peran kunci dalam memediasi dan menyelesaikan konflik gender yang semakin parah di Korsel. Serta, gagalnya dalam memberdayakan perempuan di negara berpenduduk 51,7 juta jiwa itu.