Plt Presiden Korsel Janji Stabilkan Kondisi Jelang Pemilu

- Lee Ju-ho resmi menjadi presiden sementara Korea Selatan, menggantikan Han Duck-soo yang mundur untuk pemilu.
- Krisis politik dan ekonomi Korea Selatan membutuhkan kepemimpinan solid Lee Ju-ho untuk meredam volatilitas pasar.
- Lee fokus pada stabilisasi nilai tukar won, pemulihan investasi domestik, dan netralitas pemerintah dalam pemilihan presiden Juni 2025.
Jakarta, IDN Times - Lee Ju-ho resmi menjabat sebagai presiden sementara Korea Selatan pada Jum'at (2/5/2025), menggantikan Han Duck-soo yang mundur untuk mengikuti pemilu. Lee menjadi pemimpin sementara ketiga dalam lima bulan terakhir, di tengah ketidakpastian politik pasca-pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Ia berkomitmen menjaga stabilitas menjelang pemilu mendadak pada 3 Juni 2025.
Krisis politik Korea Selatan bermula sejak deklarasi darurat militer pada Desember 2024, yang mengguncang fondasi pemerintahan. Pengunduran diri sejumlah pejabat tinggi, termasuk perdana menteri dan menteri keuangan, memperdalam krisis kepercayaan publik. Di tengah gejolak ini, Lee diharapkan membawa ketenangan dan kepemimpinan yang solid.
Sebagai mantan Menteri Pendidikan dan ekonom lulusan Cornell, Lee dikenal tenang dan tegas. Dalam pidatonya saat pelantikan, ia menyatakan akan memimpin secara adil dan transparan untuk memastikan transisi yang aman bagi bangsa ini.
1. Tantangan menjaga stabilitas ekonomi
Lee Ju-ho mengambil alih pemerintahan saat ekonomi Korea Selatan terguncang oleh ketidakpastian politik dan tekanan eksternal. Ia segera meminta kerja sama kabinet dan parlemen guna meredam volatilitas pasar.
“Kami harus bersatu menjaga kestabilan ekonomi dalam situasi yang tidak menentu. Keamanan nasional tak boleh dikompromikan selama masa transisi,” ujar Lee, dikutip The Straits Time.
Krisis makin dalam setelah Menteri Keuangan Choi Sang-mok mundur pada Kamis malam (1/5/2025), tepat saat negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) berlangsung. Ketidakpastian ini sempat menjatuhkan Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI), meski kemudian pulih berkat optimisme terhadap dialog AS-Tiongkok. Lee menegaskan pentingnya diplomasi ekonomi yang aktif.
Untuk jangka pendek, Lee fokus pada stabilisasi nilai tukar won dan pemulihan investasi domestik. Ia juga memerintahkan peningkatan kewaspadaan militer, menyusul unjuk kekuatan maritim Korea Utara.
2. Memastikan pemilu yang adil
Pemilu presiden yang akan digelar 3 Juni 2025 menjadi prioritas utama Lee. Ia menekankan pentingnya netralitas pemerintah dalam proses pemilihan.
“Tugas saya bukan memenangkan pihak tertentu, melainkan menjaga integritas demokrasi. Pemilu harus berlangsung bebas dan adil. Itu satu-satunya cara menjaga kepercayaan publik,” kata Lee, dikutip Nikkei Asia.
Situasi semakin kompleks setelah Mahkamah Agung menyatakan kandidat unggulan Lee Jae-myung bersalah atas pelanggaran undang-undang pemilu, memunculkan kemungkinan diskualifikasi. Di sisi lain, Han Duck-soo resmi mencalonkan diri, memperketat persaingan politik.
Meski tidak berniat terjun ke politik jangka panjang, Lee bertekad menjalankan tugas dengan profesional. Ia memerintahkan birokrasi untuk menghindari intervensi politik.
3. Menghadapi krisis politik dan ancaman eksternal
Tiga kali pergantian presiden sementara dalam lima bulan mencerminkan betapa seriusnya krisis politik Korea Selatan. Lee Ju-ho menyadari beratnya tanggung jawab yang ia emban.
“Saya tak punya waktu untuk belajar dari kesalahan. Semua harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Saya ingin memastikan negara ini tetap berdiri kokoh hingga presiden baru dipilih,” ujar Lee dalam wawancara dengan Reuters.
Ancaman eksternal turut memperparah situasi. Pyongyang baru saja meluncurkan kapal perang berkapasitas rudal pada Sabtu (26/4/2025), memicu ketegangan militer. Lee langsung menginstruksikan kesiapsiagaan penuh di perbatasan dan mempererat komunikasi dengan sekutu, terutama AS.
Dengan latar belakang akademis dan pengalaman birokrasi, Lee memilih pendekatan rasional dalam menghadapi krisis. Ia menargetkan meninggalkan warisan berupa pemerintahan yang stabil.