Trump Ancam Potong Bantuan Negara yang Tak Mendukungnya Atas Jerusalem

Amerika Serikat, IDN Times - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengancam akan memotong bantuan keuangan untuk negara-negara pendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menentang pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Ini sebuah langkah yang diambilnya pada awal bulan Desember ini.

"Negara-negara itu mengambil uang kami dan kemudian mereka memberikan suara untuk menentang kami di Dewan Keamanan atau mereka akan menentang kami, kemungkinan, di Majelis Umum PBB. Mereka mengambil jutaan bahkan milyaran dollar dan mereka malah memilih melawan kami," katanya kepada wartawan di Gedung Putih pada hari Kamis (21/12/2017), seperti dilansir oleh The New York Times.

"Biarkan saja mereka mengecam kami, kami akan menghemat banyak anggaran, kami tidak peduli (dengan nasib mereka)."

Komentar tersebut dilayangkan jelang Sidang Majelis Umum PBB untuk membahas sebuah resolusi yang menentang pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Rancangan resolusi tersebut tidak menyebutkan peran Amerika Serikat. Namun hanya dijelaskan bahwa keputusan sepihak tentang status Yerusalem harus dibatalkan.

Status Yerusalem hingga kini menjadi masalah inti dari konflik Israel dan Palestina. Israel menduduki bagian timur kota, seusai perang tahun 1967 dan menganggap bagian timur juga bagian dari ibu kota yang tak terpisahkan.

Orang-orang Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka. Atau dengan kata lain, dibahas dalam tahap akhir perundingan damai.

Pengakuan Israel atas Yerusalem tidak pernah diakui secara internasional. Semua negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel menempatkan kedutaan mereka di kota Tel Aviv.

Namun, Presiden Trump membuat AS menjadi negara pertama yang memindahkan kedutaan ke Yerusalem.

Majelis Umum PBB beranggotakan 193 negara tersebut dijadwalkan akan mengadakan sebuah pertemuan khusus darurat pada hari Kamis (21/12/2017). Ini atas permintaan negara-negara Arab dan mayoritas Muslim lainnya yang mengecam keputusan Trump tersebut.

Delegasi Palestina jadi pihak yang paling gencar meminta pertemuan tersebut diadakan, setelah AS memveto resolusi Dewan Keamanan yang hendak membatalkan klaim sepihak Amerika Serikat.

Sebanyak 14 anggota Dewan Keamanan menyetujui rancangan resolusi tersebut. Namun Haley sebagai perwakilan AS di PBB menggambarkannya sebagai "penghinaan".

Pengamat Palestina di PBB, Riyad Mansour, mengatakan bahwa dirinya berharap akan ada "dukungan yang luar biasa" untuk resolusi tersebut.

Tapi pada hari Selasa (19/12/2017) lalu, Haley melalui surat memperingatkan negara-negara anggota PBB bahwa Presiden Trump memintanya untuk melaporkan "siapa saja yang menentang AS" pada sidang hari Kamis ini.

"Presiden akan menonton pemungutan suara ini dengan hati-hati dan meminta saya melaporkan siapa saja negara-negara yang memberikan suara untuk menentang AS. Kami akan mencatat setiap hasil pemungutan suara untuk perkara ini," tulisnya seperti dilaporkan oleh BBC.

"Pengumuman presiden (Trump) tidak mempengaruhi negosiasi status akhir dengan cara apa pun, termasuk batas-batas spesifik kedaulatan Israel di Yerusalem," tambahnya. "Presiden Trump juga memastikan untuk mendukung status quo di tempat-tempat suci Yerusalem."

Bahkan Haley juga melanjutkan peringatan di akun Twitter-nya, @nikkihaley, dengan menulis : "Di PBB kami selalu diminta untuk berbuat lebih banyak dan memberi lebih banyak. Jadi, ketika kita membuat keputusan, atas kehendak rakyat Amerika, tentang di mana letak kedutaan AS, kami tidak mengira mereka yang telah kami bantu malah berbalik menyerang kami. Kamis ini akan ada pemungutan suara yang mengecam pilihan kami. AS akan mencatat nama-nama (Negara yang melawan)."

Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, dan Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, menuduh AS sedang melakukan intimidasi.

"Kami melihat bahwa Amerika Serikat, yang kini tidak memiliki sekutu, sekarang memilih menggunakan ancaman. Tidak ada negara terhormat dan bermartabat yang akan tunduk pada tekanan ini," kata Cavusoglu dalam sebuah konferensi pers bersama di kota Ankara pada hari Rabu (20/12/2017) sebelum bertolak ke New York.