Jakarta, IDN Times - Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, pada Selasa (25/4/2023), mengatakan negaranya akan keluar dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Keputusan itu diambil setelah partai Rampahosa, Kongres Nasional Afrika (ANC), mengadakan pertemuan.
Pernyataan Ramaphosa dikeluarkan sebulan setelah ICC mengeluarkan surat penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Afrika Selatan belum menanggapi keputusan itu.
Dilansir Al Jazeera, Ramaphosa membuat pernyataan itu saat bersama dengan Presiden Finlandia Sauli Niinisto.
“Ya, partai yang memerintah telah mengambil keputusan bahwa Afrika Selatan harus menarik diri dari ICC,” kata Ramaphosa.
Ramaphosa mengatakan, keputusan itu diambil setelah pertemuan akhir pekan ANC, yang menganggap ICC memberi perlakuan tidak adil kepada negara-negara tertentu.
“Kami ingin masalah perlakuan tidak adil ini dibahas dengan baik, tetapi sementara itu, partai yang berkuasa telah memutuskan sekali lagi bahwa harus ada penarikan,” tambahnya.
Bulan lalu, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina. Dia dituduh telah mendeportasi anak-anak Ukraina.
Putin telah diundang ke pertemuan kelompok BRICS, yang anggotanya adalah Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Pertemuan itu akan berlangsung pada Agustus di Johannesburg, dikutip VOA News.
Jika Putin hadir, sebagai penandatangan ICC, Afrika Selatan diwajibkan untuk menangkapnya. Mengenai apakah Afrika Selatan akan menangkap Putin, Ramaphosa mengatan sedang mempertimbangkan hal itu.
ANC adalah teman setia Moskow dan menolak mengutuk invasi ke Ukraina. Pemerintah Ramaphosa mengatakan ingin tetap netral dan lebih memilih dialog untuk mengakhiri perang.
Keinginan Afrika Selatan untuk menarik diri dari ICC bukan yang pertama kalinya. Pada 2016 negara itu berusaha keluar, menyusul perselisihan setahun sebelumnya ketika Presiden Sudan saat itu Omar al-Bashir mengunjungi negara itu untuk pertemuan puncak Uni Afrika.
Pemerintah saat itu menolak menangkap Al-Bashir, meskipun ada surat perintah penangkapan dari ICC atas dugaan kejahatan perang.
Keputusan untuk keluar dari ICC dicabut setelah pengadilan domestik memutuskan bahwa langkah seperti itu tidak konstitusional.