Aksi 812 dan Supremasi Melayu-Muslim di Mata Warga Negara Malaysia

Dilansir dari Malaysia Kini, Mahathir berpidato di Sidang Umum PBB pada September lalu. Ia berkata, "Malaysia yang baru akan mengadopsi prinsip-prinsip yang dipromosikan PBB". Lebih lanjut, ia menegaskan "dalam konteks ini juga, pemerintahan baru Malaysia berjanji untuk meratifikasi semua instrumen inti PBB yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia".

Rencana itu ditentang massa oposisi. Mahathir kemudian mengklarifikasi posisinya. Ia menjelaskan jika ingin meratifikasi ICERD, maka Pasal 153 dalam konstitusi Malaysia harus diamandemen terlebih dulu. "ICERD mempromosikan kebebasan dan sedikit diskriminasi," kata Mahathir seperti dikutip dari New Straits Times.

"Pasal 153 memberikan keistimewaan kepada penduduk asli yang artinya bagi beberapa orang ini bisa diinterpretasikan diskriminatif," tambahnya. Mahathir berpendapat konstitusi itu merupakan "kontrak sosial" yang disetujui oleh semua ras dan etnis di Malaysia. Amandemen pun tak mudah, kata dia, karena perlu dua pertiga suara parlemen yang tampak mustahil saat ini.

Yang jadi pertanyaan bagi pihak luar adalah mengapa Mahathir mengungkapkan rencananya di hadapan dunia untuk kemudian mengingkarinya begitu saja usai ada protes. Menurut Tham Seen Hau, Head of Content Planning and Production dari Malaysia Kini, sebenarnya Mahathir tidak benar-benar berniat menunjukkan perubahan.

"Mahathir belum pernah secara eksplisit mengubah pendiriannya soal supremasi Melayu meski dia hengkang dari UMNO tiga tahun lalu. Kenyataannya partai barunya, Partai Bersatu Pribumi, dipandang sebagai UMNO 2.0 sebab anggota-anggotanya adalah pribumi yang menjunjung hak serta kesejahteraan Bumiputera," ujar Tham Seen Hau kepada IDN Times.

Ada satu karakteristik yang cukup membedakan koalisi Pakatan Harapan (PH) yang saat ini berkuasa dibandingkan Barisan Nasional (BN) sebagai pendahulu. Mereka, kata Seen Hau, "terdiri dari partai dan politisi dengan posisi yang lebih beragam dan liberal terkait reformasi institusional".

Akan tetapi, walau mereka mengklaim ingin "meningkatkan status sosial dan ekonomi kelompok minoritas," sebenarnya tak ada wacana yang "menyentuh hak istimewa warga Melayu atau Bumiputera". Artinya, tak ada rencana untuk menghapuskan Ketuanan Melayu di Malaysia.

Kuat dugaan sikap putar balik diambil Mahathir karena ia tak sanggup kehilangan dukungan kelompok mayoritas. Apalagi demonstrasi itu jadi panggung untuk UMNO dan PAS. Seen Hau menilai itu jadi "upaya untuk melemahkan representasi PH dari ras terbesar di negara ini" yaitu Melayu.

Chee Han Lim, peneliti dari lembaga think tank Penang Institute yang mendukung ratifikasi ICERD, menjelaskan kepada IDN Times bahwa faktor politik mempengaruhi keputusan Mahathir. "PH tak mendapat suara mayoritas Melayu saat Pemilu Raya. Kini UMNO dan PAS bekerja sama dalam agenda politik komunal Melayu-Muslim dan menyokong kampanye anti-ICERD."

Mahathir juga bercita-cita membuat simpatisan UMNO merapat ke kubunya. "Karena tidak populernya ICERD saat ini di kalangan warga Melayu setelah kampanye aktif PAS dan UMNO, Mahathir tak bisa memaksakan ICERD ketika di saat bersamaan ingin pendukung UMNO bergabung ke partainya," tambah Chee.

Alasan lain adalah adanya pemilu di Negeri Sembilan yang merupakan basis warga Melayu. Ia tak ingin kesempatan ini menguntungkan UMNO dan PAS. "Mahathir tak mau sentimen anti-ICERD memanas sehingga koalisinya kalah saat pemilihan dan justru akan meningkatkan kepercayaan diri lawan politiknya."

Malaysia memang unik. Pemerintah menarasikan etnis Melayu dan agama Islam sebagai kombinasi identitas yang wajib dimiliki oleh penduduk asli. Joseph Chinyong Liow dalam bukunya Piety and Politics: Islamism in Contemporary Malaysia menulis hubungan etnis dan agama sangat erat.

Satu contoh adalah istilah populer untuk merujuk kepada mualaf adalah "masuk Melayu". Edmund Terence Gomez menulis dalam bukunya, Politics in Malaysia: The Malay Dimension, ada dua alasan mengapa Ketuanan Melayu dipertahankan oleh penguasa.

Pertama, kebijakan afirmatif untuk mengutamakan Melayu-Muslim terbukti jadi jalan penting bagi UMNO untuk mengamankan dukungan kelompok mayoritas. Kedua, para politisi telah mengeksploitasi alokasi sumber daya untuk mengonsolidasi posisi di internal partai. Nampaknya pola pikir yang sama juga diadopsi oleh pemerintah saat ini.

Salah satu pendukung ICERD, Azmi Sharom yang merupakan profesor Ilmu Hukum Universiti Malaya, mengatakan kepada IDN Times, "Kebijakan afirmatif di Malaysia sesungguhnya untuk membantu etnis Melayu dan penduduk asli Sabah serta Sarawak yang miskin."

Namun, imbuhnya, ada kecurigaan bahwa itu juga jadi alat politik yang dipakai untuk membuat warga Melayu terus bergantung kepada pemerintah. "Ini didukung oleh fakta bahwa tampaknya tak ada usaha untuk meneliti secara jujur apakah kebijakan afirmatif berhasil dan melihat apakah ini masih dibutuhkan," tambahnya.

Umar, seorang warga negara Malaysia lainnya punya pendapat serupa. "Membiarkan hak istimewa Melayu terus berjalan itu tidak benar sebab hanya memperburuk situasi. [Ini] mendorong perilaku malas karena mereka bergantung pada hak tersebut," ujar Umar.

Berdasarkan data kependudukan dari Departemen Statistik Malaysia, 67 persen populasi merupakan Bumiputera."Malaysia tidak biasa karena kebijakan afirmatif ditargetkan kepada mayoritas, bukan minoritas," tutur Chee. 

Hampir 24,6 persen adalah etnis Tionghoa. Sebesar 7,3 persen adalah keturunan India. Sisanya 0,7 persen merupakan etnis-etnis lain. Chee mengaku bahwa diskriminasi terhadap kelompok minoritas pun terjadi.

"Beberapa teman-temanku dari etnis Tionghoa dan India tak bisa masuk ke kampus pilihan karena 'kuota' yang diatur khusus untuk Melayu/Bumiputera. Fakta ini juga terjadi untuk posisi di pelayanan publik, terutama di level kepemimpinan dan manajemen yang diisi oleh Melayu/Bumiputera."

Lalu, soal pembelian tanah dan properti. Menurut Chee, sudah jadi fakta bahwa Bumiputera menikmati hak istimewa dengan mendapatkan diskon serta masuk ke daftar yang lebih diutamakan. Sedangkan bagi Umar ini berdampak negatif karena "melahirkan permusuhan antar ras ketika semua ras tak mendapatkan perlakuan setara".

Pertanyaan fundamental dari semua ini adalah apakah pemerintah dan mayoritas masyarakat Malaysia rasis. Azmi menilai tidak jika "kebijakan afirmatif diberlakukan secara tepat". Ia menambahkan, "Namun jika kamu ingin ini terjadi selamanya, maka kamu ini rasis. Para demonstran yang ingin ini berjalan selamanya, mereka juga rasis."

Menurut Chee, ia tak menentang Ketuanan Melayu, tapi hanya berharap pemerintah tahu kapan waktunya berhenti. "Pemerintah perlu menggunakan bukti dan fakta secara reguler untuk menjustifikasi terus berlakunya kebijakan afirmatif berdasarkan etnis," tegasnya. Jika tidak, "ini akan merusak upaya pemerintah sendiri dalam mendorong harmoni dan persatuan" di Malaysia.

Bagi pendukung ICERD, ratifikasi konvensi itu adalah langkah penting meski mereka tak yakin sesuatu akan seketika berubah signifikan. "Dengan meratifikasi ICERD, ini akan mendorong pemerintah dan semua anggota masyarakat untuk terlibat dalam diskusi tentang keadilan dan kesetaraan jangka panjang bagi rakyat Malaysia," kata Chee.

"Tak banyak [yang akan berbeda]. Tapi setidaknya para aktivis lokal akan punya alat ekstra untuk melobi hukum dan kebijakan yang lebih adil secara ras," tutur Azmi. "Bagaimana bisa seseorang yang rasional tidak mendukung hukum anti diskriminasi rasial?"

Baca isu terkini ICERD di Malaysia juga di pages.malaysiakini.com/icerd/en/