Amerika Latin: Masalah Migran Disebabkan Sanksi AS ke Venezuela

Mereka yang hadir dalam pertemuan adalah presiden Meksiko, Honduras, Kolombia, Venezuela, Kuba, dan Haiti. Keenamnya setuju mendesak pencabutan sanksi ekonomi AS kepada Kuba dan Venezuela. 

"Sanksi sepihak dari AS yang diterapkan kepada beberapa negara di Amerika Latin, terutama Kuba dan Venezuela berkontribusi dalam meningkatkan migrasi besar-besaran. Ini melawan hukum internasional dan berdampak serius terhadap negara terdampak," ungkap dalam pertemuan itu, dilansir El Pais.

Sejumlah negara lain di Amerika Latin, seperti Belize, Kosta Rika, El Salvador, dan Panama sudah menandatangani proposal untuk menolak sanksi. Namun, Ekuador dan Guatemala yang berada pada masa transisi belum menandatangani keputusan tersebut. 

Selain sanksi, dokumen tersebut juga berkaitan dengan negosiasi ulang utang luar negeri dengan institusi finansial terkait ketersediaan investasi langsung. Kebijakan ini berfungsi meningkatkan pembangunan, mengurangi ketimpangan, dan menekan intensi warga untuk bermigrasi. 

Perwakilan dari AS dan Kanada tidak diundang dalam acara yang digelar di Meksiko tersebut. Padahal, kedua negara Amerika Utara tersebut telah meminta undangan.

Meksiko menyebut bahwa acara pertemuan tersebut untuk menunjukkan bahwa ini merupakan solusi dari Amerika Latin terkait masalah migrasi. Setelah persetujuan tercapai, nantinya baru dikomunikasikan dengan AS dan Kanada. 

Presiden Venezuela Nicolas Maduromenggambarkan bahwa sanksi ekonomi dari AS ke negaranya adalah tindakan kriminal dan tidak bermoral. 

"Lebih dari 930 sanksi ilegal, kebijakan pemaksaan sepihak. Saya bisa katakan sebuah pemerasan, penyiksaan. Rakyat kami harus menolak dan rakyat kami sudah pergi dengan perjuangannya sendiri," terangnya. 

Pakar dari WOLA (Washington Office on Latin America), Stephanie Brewer, mengatakan bahwa Meksiko mengadakan konferensi untuk memberikan solidaritas kepada negara di kawasan Amerika Latin. 

"Ini menunjukkan bahwa pemerintah Meksiko ingin memposisikan diri bersama negara-negara Amerika Latin dan menunjukkan solidaritas di antara negara-negara di kawasan itu, daripada hanya merespons kepentingan dari AS," tuturnya, dilansir Miami Herald. 

Ariel Ruiz Soto dari Migration Policy Institute mengatakan, Meksiko ingin menjadi pemimpin dalam mengentaskan masalah migrasi. Negara Amerika Utara itu juga ingin memperbaiki penanganan migran yang masuk ke negaranya. 

"Meksiko sudah bersiap dan memposisikan dengan baik sebagai pemimpin di kawasan Amerika Latin dalam mengatur persoalan migran. Mereka punya relasi dan hubungan diplomatik dengan Kuba dan Venezuela. Serta tengah berdialog dengan Nikaragua," ungkap Ruiz Soto.  

"Pertemuan ini menunjukkan bahwa Meksiko ingin memperbaiki penanganan migran yang masuk ke negaranya," sambungnya.