Taliban Minta Pengakuan Internasional untuk Afghanistan
Taliban ingin larangan bantuan dana bisa dilonggarkan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Penjabat perdana menteri pemerintah Taliban Afghanistan, Mullah Hasan Akhund, pada Rabu (19/1/2022), meminta pemerintah negara-negara untuk secara resmi mengakui pemerintahan Taliban. Akhund berargumen bahwa semua persyaratan sudah dipenuhi Taliban.
"Saya meminta semua pemerintah, terutama negara-negara Islam, agar mulai memberi pengakuan," kata Akhund, dalam konferensi pers di Kabul, dilansir kantor berita ANTARA dari Reuters.
Akhund tampil pertama kali dalam acara utama di depan umum sejak ia menjabat posisi tersebut pada September 2021. Negara-negara berpengaruh selama ini enggan mengakui pemerintah Taliban, yang merebut kekuasaan yang sah di Afghanistan pada Agustus 2021.
Baca Juga: Bank Dunia akan Cairkan Dana Bantuan untuk Afghanistan
Baca Juga: IMF: Ekonomi Afghanistan Bisa Minus 30 Persen setelah Dikuasai Taliban
1. Minta pelonggaran atas larangan bantuan dana dari negara Barat
Sementara itu, negara-negara Barat yang dipimpin Amerika Serikat telah membekukan miliaran dolar aset perbankan milik Afghanistan. Mereka juga menghentikan pendanaan pembangunan, yang dulu menjadi tulang punggung ekonomi Afghanistan.
Pada konferensi pers tersebut, yang juga diikuti oleh beberapa pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Akhund dan para pejabat pemerintah Taliban meminta agar berbagai larangan dilonggarkan supaya dana bisa mengalir masuk ke Afghanistan. Taliban menyalahkan aksi membekukan dana sebagai biang keladi krisis ekonomi yang semakin buruk.
"Bantuan jangka pendek bukan solusi; kami harus berupaya mencari cara untuk mengatasi berbagai permasalahan secara fundamental," ujar Akhund.
Editor’s picks
Baca Juga: Daftar Kekayaan Mineral Afghanistan yang Kini di Tangan Taliban