TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Filipina Tolak ICC Lakukan Investigasi Soal Pelanggaran HAM Duterte 

Rodrigo Duterte disebut melanggar HAM saat memerangi narkoba

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte (twitter.com/globaltimesnews)

Jakarta, IDN Times – Filipina menolak bekerja sama dalam penyelidikan yang diluncurkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), terkait kejahatan kemanusiaan dalam kebijakan “perang melawan narkoba” yang diinisiasi oleh Presiden Rodrigo Duterte.

Hakim ICC pada Rabu (15/9/2021) menyetujui investigasi resmi terhadap kampanye anti-narkotika khas Duterte yang telah menewaskan ribuan orang, sebuah langkah yang disambut baik oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM).

Hakim ICC menilai, berdasarkan tuntutan yang diajukan jaksa ICC, kebijakan Duterte bukanlah operasi penegakan hukum, melainkan serangan sistematis terhadap warga sipil, demikian dikabarkan The Straits Times.

Baca Juga: ICC Buka Investigasi Formal Perang Lawan Narkoba di Filipina

1. Filipina tidak akan bekerja sama dengan ICC

Gedung International Criminal Court (ICC) di Kota Den Haag, Belanda. icc-cpi.int

Duterte berusaha untuk mengabaikan penyelidikan yang dilakukan ICC. Kemudian, pada Kamis (16/9/2021), Kepala Penasihat Hukum Kepresidenan Salvador Panelo menambahkan, ICC tidak memiliki yurisdiksi atas penyelidikan tersebut.

"Posisi Presiden tidak berubah. ICC pada awalnya bertekad untuk melanjutkan kasus ini, yang mana melanggar Konstitusi kami, bahkan menentang undang-undang Roma sendiri," kata Panelo kepada stasiun radio DZBB.

Panelo mengatakan, penyelidik ICC tidak akan diizinkan memasuki negara itu untuk melakukan investigasi.

Ketegangan antara ICC dengan Manila sudah terjadi sejak Maret 2018, setelah Duterte membatalkan keanggotaan Filipina dalam perjanjian ICC. Tetapi, di bawah undang-undang ICC, pengadilan itu memiliki yurisdiksi untuk kejahatan kemanusiaan yang dilakukan antara 2016-2019.

Baca Juga: Presiden Duterte Ancam Penjarakan Warga yang Tolak Divaksin COVID-19

2. Lebih dari 6.100 pengedar meninggal dalam operasi melawan narkoba

Ilustrasi Pengguna Narkoba (IDN Times/Mardya Shakti)

Kampanye “perang melawan narkoba” telah membunuh lebih dari 6.100 pengedar. Duterte berdalih kebijakan itu sangat efektif dalam mengurangi kejahatan dan meningkatkan perdamaian serta ketertiban.

Hal yang menarik adalah Duterte menentang penyelidikan ICC, sekalipun dia tidak menyangkal bahwa dia menyingkirkan HAM untuk memerangi narkoba. Namun, dia menegaskan bahwa kampanye itu bukan kebijakan destruktif untuk menghancurkan negara. 

Kelompok HAM mengutuk keras pendekatan Duterte, yang telah membunuh pengedar narkoba walaupun tidak bersenjata. Namun, pihak kepolisian menyangkal tuduhan itu. Di sisi lain, mereka “bersembunyi” di balik perintah Duterte bahwa polisi boleh membunuh untuk membela diri.

"Duterte dan pengikutnya harus bertanggung jawab atas kejahatan ini," kata kelompok HAM Filipina Karapatan setelah keputusan ICC untuk memulai penyelidikan.

Baca Juga: Duterte Setuju Maju Sebagai Calon Wapres di Pemilu Filipina 2022

Verified Writer

Andi IR

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya