TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Kecewa Sama Junta, Myanmar Diwacanakan Tidak Diundang pada KTT ASEAN

Junta dinilai tidak komitmen dengan konsensus lima poin

Gedung Sekretariat ASEAN (ASEC). (twitter.com/ASEAN)

Jakarta, IDN Times - Para menteri luar negeri Asia Tenggara akan mengadakan diskusi yang membahas tidak diikutsertakannya pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, pada pertemuan puncak tingkat regional mendatang. Pernyataan itu diungkap oleh sumber internal kepada Reuters terkait pertemuan yang akan digelar pada Jumat (15/10/2021).

Wacana itu merupakan bentuk kekecewaan ASEAN terhadap penguasa de facto Myanmar, yang tidak komitmen mengimplementasikan lima poin konsensus, hasil pertemuan kepala negara Asia Tenggara pada April lalu. Hingga saat ini, utusan khusus belum bisa melaksanakan tugasnya, kecuali mendistribusikan sedikit dari bantuan kemanusiaan.

Pertemuan virtual itu dihelat secara mendesak oleh Ketua ASEAN Brunei Darussalam, kata sumber tersebut.

Sementara, Juru bicara militer Myanmar, Zaw Min Tun, tidak menanggapi panggilan telepon untuk dimintai komentar terkait wacana tersebut.  

Baca Juga: Indonesia Kecewa Tidak Ada Perkembangan Signifikan di Myanmar

1. Menlu II Brunei ungkap sudah ada wacana tidak mengundang junta pada KTT ASEAN

Panglima Militer Myanmar Jendral Min Aung Hlaing tiba di Indonesia (IDN Times/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Utusan khusus ASEAN untuk Myanmar yang juga Menlu II Brunei Darussalam, Erywan Yusof, pekan lalu mengungkap bahwa sejumlah anggota telah ‘berdiskusi secara mendalam’ untuk tidak mengundang Min Aung Hlaing pada KTT Virtual yang digelar pada 26-28 Oktober.

Menurut dia, terjadi kemunduran dalam dinamika Myanmar, sebab tidak ada komitmen junta untuk mengembalikan stabilitas.

Tetapi, kantor Erywan juga menolak berkomentar terkait pertemuan besok.

Akibat kerusuhan pasca kudeta yang terjadi pada 1 Februari 2021 lalu, sedikitnya 1.100 orang telah meninggal dunia, berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Situasi kemanusiaan juga memburuk karena banyak dokter dan pegawai negeri yang mogok kerja, sebagai bentuk penolakan terhadap rezim junta.

2. Junta tidak izinkan Erywan temui Aung San Suu Kyi

Penasehat Negara dan Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi (ANTARA FOTO/Ye Aung Thu)

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan The Straits Times, junta pada dasarnya tidak melarang Erywan untuk mengunjungi Myanmar. Namun, junta tidak mengizinkan dia untuk menemui Aung San Suu Kyi, dengan alasan dilarang menemui seseorang yang sedang menjalani proses persidangan.

Zaw Min Tun memastikan sistem peradilan Myanmar dapat berjalan adil dan independen dalam menangani kasus Suu Kyi. Jaminan itu datang setelah hakim yang mengatasi perkara merupakan hakim yang pernah ditugaskan oleh pemerintahan sebelumnya.

Dia juga mendesak dunia internasional tidak boleh menerapkan standar ganda dalam menyikapi Myanmar. Bukan saja merujuk kepada Aung San Suu Kyi yang masih diakui dunia sebagai pemimpin sah karena memenangkan pemilu 2020, tapi PBB juga belum mengakui duta besar yang diutus junta.

Verified Writer

Andi IR

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya