NUG Deklarasi Perang Lawan Junta, Warga Myanmar Panik Nyetok Sembako
Pemerintah bayangan memerintahkan penyerangan terhadap junta
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Antrean panjang terlihat di supermarket dan pom bensin di Yangon, Myanmar pada Selasa (7/9/2021). Peristiwa itu terjadi tidak lama setelah pemerintahan bayangan atau National Unity Government (NUG) mendeklarasikan “perang defensif” melawan junta militer Myanmar.
Seruan perang disampaikan oleh Presiden NUG, Duwa Lashi La, melalui video yang disiarkan secara daring pada Selasa pagi. Dia menyatakan keadaan darurat, akibat ketegangan antara penguasa dengan gerakan pembangkangan sipil, hanya akan berakhir ketika pemerintahan sipil kembali berkuasa.
Pada saat yang sama, sebagaimana diberitakan The Straits Times, dia memperingatkan pegawai negeri agar tidak pergi ke kantor, meminta warga untuk menghindari perjalanan yang tidak perlu, menyimpan obat-obatan dan kebutuhan sehari-hari, serta mendesak para birokrat yang dintujuk junta untuk melepaskan jabatannya.
Baca Juga: Pemerintah Bayangan Myanmar Serukan 'Perang Defensif' Lawan Junta
1. Deklarasi penyerangan terjadi seminggu sebelum pertemuan PBB
Paling tidak ada 14 poin yang disampaikan Duwa dalam pidatonya. Salah satu seruan yang memicu kepanikan adalah dia meminta pasukan anti-junta, yang tergabung dalam Tentara Pertahanan Rakyat (PDF), untuk memerangi militer di wilayahnya masing-masing.
“Segera menyerang!” seru Duwa.
"Saya percaya bahwa negara-negara tetangga kami, negara-negara Asean, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara lain di seluruh dunia memahami bahwa kami melakukannya karena kebutuhan," tambah dia.
Sontak toko sembako dipadati warga yang panik membeli beras, minyak goreng, dan makanan kering lainnya. Antrean mengular juga terlihat di pom bensin saat para pengendara bergegas untuk mengamankan bahan bakar.
Deklarasi NUG disampaikan seminggu sebelum pertemuan Majelis Umum PBB di New York, pertemuan yang menentukan pihak mana yang akan diakui sebagai perwakilan sah Myanmar, apakah representasi junta atau duta besar yang ditunjuk oleh pemerintahan Aung San Suu Kyi.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.