TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Joe Biden Larang Pengusaha AS Investasi Teknologi di China

Sebut teknologi China sebagai ancaman

Presiden Amerika Serikat Joe Biden (twitter.com/POTUS)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joe Biden, pada Rabu (9/8/2023), menandatangani perintah eksekutif yang melarang investasi Amerika Serikat (AS) untuk sektor tertentu di China. Perintah itu juga mendorong adanya transparansi tentang pendanaan pemerintah di sektor teknologi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan AS sempat mengimbau pelarangan atau pembatasan investasi di beberapa sektor teknologi. Ketiga sektor tersebut adalah semikonduktor dan mikroelektronika, teknologi informasi kuantum, dan sistem kecerdasan buatan. 

Baca Juga: China dan Filipina Ribut di Laut China Selatan, Ada Apa?

1. Investasi AS di perusahaan-perusahaan China bakal dibatasi

bendera Amerika Serikat (unsplash.com/Dave Sherrill)

Biden mengatakan bahwa dirinya mendeklarasikan keadaan darurat nasional untuk menghadapi ancaman sejumlah negara, salah satunya China. 

“Ancaman dalam teknologi dan produk sensitif yang penting bagi militer, intelijen, pengawasan, atau kemampuan yang mendukung dunia maya," kata dia, dilansir The Guardian.

Perintah eksekutif ini menargetkan investasi di perusahaan China yang mengembangkan perangkat lunak untuk merancang chip dan alat untuk memproduksinya. AS, Jepang, dan Belanda merupakan negara yang mendominasi bidang tersebut.

Di sisi lain, pemerintah China telah bekerja membangun alternatif untuk mengatasi berbagai sanksi yang dialamatkan kepadanya. 

Dalam beberapa bulan terakhir, AS, Australia, dan sebagian negara Eropa kahwatir dengan ancaman keamanan yang ditimbulkan perangkan teknologi perusahaan asal China, salah satunya produk CCTV.

2. Peraturan baru bisa diterapkan setahun ke depan

Anggota parlemen dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, memuji keputusan Biden terkait investasi ini.

“Sudah terlalu lama uang AS telah membantu mendorong kebangkitan militer China. Hari ini AS mengambil langkah pertama yang strategis untuk memastikan investasi tidak digunakan untuk mendanai kemajuan militer China," kata dia.  

Aturan baru bisa diterapkan setidaknya tahun depan. Nantinya, akan ada periode komentar publik, sehingga bisnis dan kelompok lain dapat mempertimbangkan sebelum peraturan ini diselesaikan.

"Penting untuk diketahui bahwa ini adalah tindakan keamanan nasional, bukan ekonomi. Kami menyadari arus investasi lintas batas telah lama berkontribusi pada vitalitas ekonomi AS," kata seorang pejabat senior pemerintah.

Baca Juga: Jokowi: Ada Perusahaan Real Estate China Utangnya Ngalahin APBN Kita

Verified Writer

Anoraga Ilafi

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya