Pompeo Berkunjung, Sudan Minta Dihapus dari Daftar Negara Teroris
Merupakan kunjungan pertama diplomat AS sejak tahun 2005
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Khartoum, IDN Times - AS telah memasukkan Sudan ke dalam daftar negara teroris terhitung sejak tahun 1993 karena pemerintahan presiden terakhir Sudan, Omar al-Bashir menyalurkan dana ke kelompok teroris. Hingga saat ini, Sudan bersama dengan Korea Utara, Iran, dan Syria masih masuk ke dalam daftar tersebut. Titel negara teroris membuat Sudan dijatuhi sanksi ekonomi seperti tidak dapat masuk ke dalam pasar keuangan, tidak mendapatkan bantuan finansial dari lembaga internasional, dan membatasi masuknya investasi asing.
Pada Selasa (25/08) kemarin, Michael Pompeo selaku Sekretaris AS menjadi pejabat pertama yang menginjakkan kaki kembali di Sudan sejak tahun 2005. Kunjungannya ke Sudan merupakan bagian dari rangkaian perjalanan ke negara-negara di Timur Tengah yang dilaksanakan pada 23-28 Agustus ini.
Perjalanan Pompeo bertujuan untuk membantu memperbaiki hubungan negara-negara tersebut dengan Israel. Seperti yang diberitakan oleh VOA, Sudan memanfaatkan kunjungan ini dengan meminta AS untuk menghapus negaranya dari daftar negara teroris, mengingat Bashir telah digulingkan pada tahun 2019 dan Sudan berada dalam pemerintahan transisional hingga 2022 mendatang.
1. AS minta Sudan membayar kompensasi terhadap keluarga korban pengeboman tahun 1998 dan 2000
Penerapan sanksi ekonomi membuat Sudan mengalami masa sulit. Berdasarkan laporan stasiun berita BBC, sebanyak 10 juta penduduk Sudan kekurangan makanan dan inflasi pada bulan Juni lalu mencapai lebih dari 130 persen. Keadaan diperburuk dengan adanya konflik internal, pergolakan politik, dan pandemi COVID-19. Krisis yang dialami negara ini membuat pemerintah ingin mengakhiri status negara teroris yang diberikan oleh AS agar dapat menggunakan mata uang AS untuk terjun ke pasar keuangan internasional dan mengakses pinjaman internasional.
Hubungan AS dengan Sudan sendiri mulai mencair ketika Bashir tidak lagi menjabat sebagai Presiden Sudan setelah 30 tahun menjadi diktator. Melalui pertemuan dengan Pompeo, AS menyetujui permintaan Sudan dengan syarat Sudan harus membayarkan kompensasi kepada keluarga 17 pelaut USS Cole yang meninggal akibat serangan bom al-Qaeda di pelabuhan Yemen tahun 2000 lalu.
Selain itu, Pompeo juga meminta Sudan untuk memberikan kompensasi terhadap korban pengeboman kedutaan besar AS di Kenya dan Tanzania oleh al-Qaeda pada tahun 1998. Pengeboman ini menewaskan lebih dari 244 orang dan melukai 4,000 orang. Pengadilan AS telah menyatakan bahwa Sudan memberikan dukungan aksi ini ketika Osama Bin Laden berada di negara tersebut pada tahun 1991 hingga 1996. Sudan menyetujui syarat ini pada bulan Februari lalu dan meminta AS untuk memberikan kekebalan hukum atas tuntutan hukum di masa depan terkait aksi terorisme di masa lalu. "Penghapusan status Sudan menjadi prioritas bilateral penting bagi kedua negara", ucap Pompeo.
Baca Juga: Sudan Hapus Larangan Pindah Agama dan Konsumsi Alkohol bagi Non-Muslim
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.