TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

AS Beri Sanksi ke Intelijen Iran atas Tuduhan Meretas Albania

Iran tuduh AS memang ingin menjatuhkan sanksi ke Teheran

Ilustrasi bendera Amerika Serikat. (pexels.com/@sonneblom)

Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada kementerian di Iran pada Jumat (9/9/2022). Keputusan itu dilatarbelakangi oleh serangan siber yang dilakukan oleh Iran kepada sistem layanan digital milik pemerintah Albania. 

Pada Rabu, Albania sudah menegaskan pemutusan hubungan diplomatik dengan Iran. Bahkan, Perdana Menteri Edi Rama sudah menginstruksikan semua diplomat Iran agar segera meninggalkan negaranya dalam kurun waktu 24 jam. 

Baca Juga: Melanggar Syariat Islam, 2 Aktivis LGBTQ di Iran Dihukum Mati

1. Sanksi dijatuhkan kepada Kementerian Intelijen dan pemimpinnya

Pemberian sanksi diungkapkan oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC) di bawah Kementerian Keuangan AS pada Jumat. Hal ini menyusul kecaman dari AS atas insiden serangan siber kepada Albania. 

Sanksi ini diberikan kepada Kementerian Intelijen dan Keamanan Iran (MOIS) beserta Menteri Intelijen, yang diduga terlibat dalam aktivitas ilegal untuk melawan AS dan sekutunya yang masuk anggota NATO. 

"Kami tidak bisa menoleransi tindakan agresif dari Iran terkait serangan siber yang menargetkan AS beserta sekutu dan rekan kita," tutur Brian Nelson, Sekretaris Kementerian Keuangan untuk Terorisme dan Keuangan Intelijen, dilansir The Hill.

"Serangan siber Iran kepada Albania melanggar norma pertanggungjawaban kedamaian di dunia siber, yang meliputi norma tidak merusak infrastruktur penting yang meliputi layanan kepada masyarakat," sambungnya. 

2. Pakar desak penguatan keamanan siber di Albania

Ilustrasi Hacker (IDN Times/Mardya Shakti)

Pakar keamanan dan profesor di Tirana, Fabian Zhilla, mengatakan kepada Balkan Insight, bahwa memutus hubungan diplomatik dengan Iran tidak cukup. Ia berpendapat, negara seharusnya mencari langkah preventif dalam menghadapi agresivitas intelijen Iran. 

"Mereka sudah mengeksploitasi kelemahan kita dalam perlindungan keamanan siber dan sekarang dokumen kita sudah digenggam oleh mereka dalam serangan pertama. Kita tidak tahu informasi apa itu, tapi nanti bisa saja mereka kembali mengambil informasi dan menyebabkan ketidakstabilan," papar Zhilla.

Zhila menambahkan, pemerintah Albania seharusnya berbicara kepada MEK (kelompok oposisi Iran) dan memaksa agar mereka tidak menggunakan teritori Albania dalam merencanakan propaganda atau media perang melawan rezim Iran. 

"Ini dapat mengekspos kami dan memberikan alasan bagi mereka untuk menyerang. Dalam konteks ini, persetujuan diberikan kepada MEK hanya sebatas perlindungan politik, tapi bukan menggunakan perlindungan untuk menyulut peperangan di teritori kami," katanya. 

Baca Juga: Buntut Cyberattack, Albania Putus Hubungan Diplomatik dengan Iran

Verified Writer

Brahm

-

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya