TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

AS Denda Pejabat Kamboja Soal Pembangunan Pangkalan Militer China

Diduga terlibat kasus korupsi

Bendera Kamboja di Phnom Penh. (instagram.com/rachndanstravels)

Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) pada Rabu (10/11/2021) memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada dua pejabat Kamboja. Pasalnya, dua pejabat publik Kamboja itu dituduh melakukan korupsi dengan memanfaatkan pembangunan pangkalan militer angkatan laut. 

Pada Oktober lalu, Kamboja juga dituding tidak transparan terkait beberapa proyek yang ada di negaranya dan disebut memiliki kaitan dengan Pemerintah China.

Baca Juga: AS Tuduh Kamboja Diam-Diam Bersekongkol dengan China Bangun Pelabuhan

1. Tea dan Chau diduga mendapatkan uang dari proyek pangkalan militer di Ream

Sanksi yang diberikan AS berupa peringatan kepada seluruh perusahaan asal negaranya yang hendak berbisnis di Kamboja. Bahkan, Kementerian Keuangan AS mengharuskan perusahaan agar lebih berhati-hati lantaran perusahaan Kamboja dianggap korup, dituduh terlibat aktivitas kriminal dan pelanggaran HAM. 

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan beberapa resiko untuk berbisnis di Kamboja dalam sektor finansial, real estate, kasino dan infrastruktur lantaran perusahaan di sana berkaitan dengan penyelundupan manusia, hewan dan narkoba. Selain itu, terdapat resiko terkait penyelundupan kayu dan barang manufaktur. 

Pada hari yang sama, Washington juga menjatuhkan sanksi kepada dua petinggi militer angkatan laut Kamboja, Tea Vinh dan Chau Phirun. Keduanya diduga mendapatkan uang dari proyek pembangunan Pangkalan Militer Ream, dilansir dari Reuters

Associated Press melaporkan, sanksi kepada Chau dan Tea juga berlaku bagi seluruh keluarga intinya. Semua aset mereka di AS akan dibekukan dan mereka dilarang masuk ke wilayah negara itu.  

2. Kamboja sebut aksi AS dilatar belakangi unsur politik

Pemerintah Kamboja menyebut bahwa sanksi yang diberikan oleh AS kepada dua pejabat pertahanan ini dilatarbelakangi motif politik.

"Sanksi dari AS bersifat unilateral dan keputusannya tidak didasarkan pada aturan hukum, dan ini tidak adil bagi Kamboja" tutur juru bicara pemerintahan Kamboja, dikutip dari The Hill

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, ikut membela Kamboja terkait sanksi yang diberikan AS. Ia mengungkapkan kerja sama antara China dan Kamboja pada proyek itu adil dan menguntungkan kedua pihak, sedangkan pemberian sanksi AS hanya untuk mengusik urusan dalam negeri Kamboja. 

"China akan selalu menentang sanksi unilateral dan long-arm jurisdiction yang dimiliki AS, sehingga membuatnya dapat melakukan intervensi ke dalam urusan dalam negeri negara lain" kata Wenbin.

Baca Juga: Jadi Ketua ASEAN, Ini Strategi Kamboja Pulihkan Stabilitas di Myanmar

Verified Writer

Brahm

-

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya