TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Kuba Sebut Intervensi Parlemen Eropa Melanggar Kedaulatan

Tolak rencana sanksi kepada Miguel Diaz-Canel

bendera Kuba (unsplash.com/robincanfield)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Kuba, pada Rabu (12/7/2023), mengecam keputusan Parlemen Eropa yang dianggap mengintervensi urusan negaranya. Mereka menyebut tindakan Uni Eropa (UE) tidak berlandaskan penghormatan politik dan hukum kepada Kuba. 

Sehari sebelumnya, Kuba mengecam aksi Amerika Serikat (AS) yang mengirimkan kapal selam nuklir di Teluk Guantanamo. Havana mengecam pendudukan Guantanamo dan menganggap tindakan tersebut adalah provokasi dari Washington. 

Baca Juga: Kuba Kecam Penempatan Kapal Selam Nuklir AS di Guantanamo

1. Kuba samakan sikap Uni Eropa dengan AS

Parlemen Kuba menyebut bahwa tindakan UE, yang berencana memberikan sanksi kepada Kuba, tidak bermoral dan tidak sesuai dengan aturan politik. Pihaknya menyamakan UE dengan AS yang mengisolasi negaranya selama 60 tahun. 

"Parlemen Eropa tidak memiliki otoritas hukum secara moral maupun politik untuk menghakimi Kuba. Aksi ini dapat memberikan keraguan atas objektivitas UE yang ingin memperbaiki hubungan dengan Amerika Latin dan Karibia," terang Parlemen Kuba, dikutip Reuters

"Ini menunjukkan bahwa standar ganda telah diputuskan oleh Parlemen Eropa tanpa memperhatikan bagaimana anggotanya sendiri dan negara lain di dunia. Resolusi itu seperti halnya tindakan AS untuk mengisolasi Kuba dan berdampak buruk pada rakyat kami," tambahnya. 

Parlemen Kuba menambahkan, tindakan UE adalah bentuk intervensi urusan dalam negeri di negaranya. Kuba juga menyebut bahwa orang-orang yang ditahan memang melakukan aksi kriminalitas, berupa penyerangan, vandalisme, dan upaya separatisme. 

2. Parlemen Eropa setuju beri sanksi kepada Miguel Diaz-Canel

Kecaman Havana didasarkan pada keputusan Parlemen Eropa yang mengutuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Kuba. Pihaknya pun meminta agar sanksi dijatuhkan kepada orang yang bertanggung jawab, termasuk Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel. 

Resolusi tersebut disetujui oleh 359 anggota parlemen. Sedangkan, 226 anggota lainnya menolak dan 50 lainnya tidak memilih. Parlemen Eropa menyebut bahwa pemerintah Kuba menekan dan mendesak pembebasan tahanan politik lantaran ikut demonstrasi, dilaporkan Europa Press

Pada Mei lalu, Perwakilan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, berkunjung ke Kuba dan mengatakan bahwa Perwakilan Khusus HAM Uni Eropa, Eamon Gilmore akan berkunjung ke negara Karibia tersebut. Ia akan mengevaluasi konsekuensi dari demonstrasi 2021. 

Baca Juga: Kuba Tuduh AS Biayai Unjuk Rasa Akbar Tahun 2021

Verified Writer

Brahm

-

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya