TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

PM Kroasia Reshuffle Kabinet gegara Rekonstruksi Pascagempa Lambat

Pemerintah berupaya mempercepat rekonstruksi pascagempa bumi

Bendera Kroasia (pexels.com/@walderfoto)

Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Kroasia, Andrej Plenković mendepak dua menterinya yang gagal merekonstruksi wilayah terdampak gempa bumi. Pasalnya, wilayah terdampak gempa bumi Petrinja belum menunjukkan tanda-tanda pulih meski sudah berumur 2 tahun. 

Bencana gempa bumi Petrinja pada Desember 2020 lalu, dilaporkan hampir memporak-porandakan mayoritas bangunan di bagian tengah Kroasia. Dilansir Total Croatia News, Uni Eropa (EU) mengadakan proyek untuk meningkatkan kesiapan di negara-negara rawan gempa, termasuk Kroasia. 

Baca Juga: Mulai 2023, Kroasia Resmi Gunakan Euro jadi Alat Pembayaran

Baca Juga: Masuk Eurozone, Harga Kebutuhan Pokok di Kroasia Melonjak

1. Dua menteri digantikan politikus yang lebih berpengalaman

Berdasarkan keterangan Plenkovic di atas, ia akan merombak kabinetnya terkait lambatnya rekonstruksi wilayah terdampak gempa bumi tahun 2020. Menteri Konstruksi, Ivan Paladina akan digantikan oleh seorang politikus veteran, Branko Bacic. 

Sementara itu, Menteri Pembangunan Regional dan Pendanaan UE, Natasa Tramisak juga ikut dicopot pada Kamis (12/1/2023), terkait kasus ini. Ia akan digantikan oleh Sekretaris kementerian yang sama, yakni Sime Erlic, dilaporkan Balkan Insight.

Plenkovic menambahkan bahwa ia menunjuk Bacic sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Konstruksi karena pengalaman dan punya kolaborasi baik dengannya. Sedangkan Menteri Tramisak disebut masih belum menerima keputusan untuk meninggalkan pemerintahan. 

2. Terdapat skandal di Kementerian Pembangunan Kroasia

Paladina telah mendapat kritikan luas lantaran tidak berhasil merekonstruksi wilayah Petrinja di Kroasia bagian tengah dengan tepat waktu. Padahal, UE sudah memberikan dana darurat sebesar 700 juta euro (Rp11,5 triliun) dari Pendanaan Solidaritas, dilansir Euractiv

Akibat lambatnya rekonstruksi, tenggat waktu penggunaan dana darurat dari UE terpaksa diperpanjang sampai Juni 2023. 

Sebelumnya, Kementerian Pembangunan Regional dan Pendanaan UE sempat menjadi sorotan. Pasalnya, pendahulu Tramisak, Gabrijela Zalac. Ia disebut EPPO (European Public Prosecutor’s Office) melakukan penyelewengan kekuasaan. 

Pada tahun lalu, Zalac dan tiga orang lain yang diduga terlibat dalam kasus ini ditangkap setelah digelarnya operasi dari EPPO. 

Verified Writer

Brahm

-

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya