TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Dianggap Diskriminatif, AS Abaikan Wajib Paspor Vaksin

Gedung Putih mengatakan tidak akan ada database vaksinasi

Gedung Putih Amerika Serikat. (Pixabay.com/12019)

Washington, D.C, IDN Times - Dianggap sebagai bentuk diskriminatif, pemerintah Amerika Serikat telah mengesampingkan penerapan wajib penggunaan paspor vaksin COVID-19 bagi yang sudah divaksinasi secara penuh. Pihak Gedung Putih mengatakan tidak akan ada database vaksinasi federal. Bagaimana awal ceritanya?

1. AS tidak akan mendukung sistem yang mengharuskan para warganya untuk membawa kredensial

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menggelar rapat kabinet di Gedung Putih pada tanggal 2 April 2021 lalu. (Instagram.com/whitehouse)

Dilansir dari BBC, pihak Gedung Putih telah mengesampingkan penerapan paspor vaksinasi COVID-19 federal yang bersifat wajib, dengan mengatakan privasi dan hak warga harus dilindungi. Skema untuk memperkenalkan paspor semacam itu telah disebut-sebut di seluruh dunia sebagai cara untuk memungkinkan sirkulasi orang yang aman dengan tujuan memerangi pandemi COVID-19. Akan tetapi, para kritikus menganggap dokumen semacam itu bisa dianggap diskriminatif.

Pemerintah Amerika Serikat mengatakan tidak akan mendukung sistem yang mengharuskan warga Amerika Serikat untuk membawa kredensial. Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, mengatakan tidak akan ada database vaksinasi federal atau mandat federal yang mengharuskan setiap orang untuk mendapatkan satu kredensial vaksinasi. Ia juga menambahkan kepentingan pemerintah Amerika Serikat sangat sederhana dari pemerintah federal, yaitu privasi dan hak warga Amerika Serikat harus dilindungi dan agar sistem ini tidak digunakan terhadap orang secara tidak adil.

Baca Juga: Kekurangan Vaksin Brazil Lobi AS untuk Impor Vaksin

2. Skema paspor vaksin juga sempat dibahas di Inggris dan Uni Eropa

Ilustrasi paspor. (pixabay.com/cytis)

Skema ini ternyata pernah dibahas di Inggris, di mana pemerintah setempat mengatakan paspor vaksin digunakan untuk membuktikan orang-orang di Inggris aman dalam menghadiri acara audiensi massal. Sertifikasi status COVID-19 sedang dikembangkan untuk memungkinkan berlangsungnya konser serta pertandingan olahraga. Itu juga akan mencatat apakah warga di Inggris telah divaksinasi, baru-baru ini mendapatkan hasil tes negatif, atau memiliki kekebalan alami setelah terkena virus COVID-19.

Lebih dari 31,5 juta warga Inggris telah menerima dosis pertama vaksin COVID-19 dan hampir 5,4 juta warga Inggris telah menerima dosis kedua vaksin tersebut, tetapi kebanyakan orang yang divaksinasi sejauh ini berusia di atas 50 tahun. Pemerintah Inggris mengatakan pihaknya juga bekerja dengan para ahli klinis dan etika mengenai pengecualian bagi orang-orang yang tidak dianjurkan mendapatkan vaksinasi dan pengujian ulang akan sulit.

Begitu juga dengan Uni Eropa yang sedang mengerjakan rencana untuk memperkenalkan sertifikasi vaksiasin, sementara di Israel sudah disediakan Green Pass bagi siapa saja yang telah divaksinasi penuh atau telah pulih dari COVID-19, yang harus ditunjukkan ketika mengakses fasilitas seperti hotel, gym, atau teater. Untuk sementara ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada hari Selasa, 6 April 2021, waktu setempat mengatakan bahwa saat ini tidak mendukung persyaratan paspor vaksinasi untuk perjalanan, karena ketidakpastian mengenai apakah vaksinasi mencegah penularan dan masalah diskriminasi.

Baca Juga: Curi Ratusan Vaksin, Tiga Perawat di Bolivia Ditahan

Verified Writer

Christ Bastian Waruwu

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya