Kekurangan Vaksin Brazil Lobi AS untuk Impor Vaksin

2. Brazil telah memberikan vaksin penuh kepada 1,57 persen populasi

Petugas kesehatan menunjukan vaksin saat simulasi uji klinis vaksin COVID-19 (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Melansir dari CNN, Brazil saat ini hampir setiap negara bagiannya memiliki hunian ICU mencapai 80 persen atau lebih tinggi. Hingga Jumat, 16 dari 26 negara bagian berada pada atau di atas 90 persen yang berarti sistem kesehatan Brazil telah runtuh atau dalam waktu dekat terjadi. Rata-rata tujuh hari dari kasus baru dan kematian baru lebih tinggi dari sebelumnya, dan dalam 10 hari terakhir, sekitar seperempat dari semua kematian akibat virus corona di seluruh dunia telah tercatat di Brazil. Meningkatnya kasus salah satunya karena varian baru yang lebih menular merebak di Brazil.

Hngga Jumat pekan ini Brazil yang memiliki jumlah penduduk sekitar 220 juta orang telah memberikan vaksin untuk kurang dari 10 juta orang, setidaknya satu dosis. Namun, hanya 1,57 persen populasi yang telah divaksinasi penuh. Brazil saat ini menggunakan vaksin AstraZeneca dan CoronaVac yang dikembangkan Tiongkok. Beberapa pemerintah daerah harus menghentikan pemberian vaksin di berbagai titik karena kurangnya pasokan.

Dalam distribusi vaksin pada awal Februari, pemerintah menjanjikan sekitar 46 juta dosis vaksin akan tersedia pada Maret. Namun, sulit tercapai kini target diperkirakan hanya 26 juta dosis vaksin. Produksi vaksin dalam negeri yang oleh pemerintah dikabarkan akan menjadi ratusan juta dosis vaksin Oxford-AstraZeneca baru saja diluncurkan 500.000 dosis pertama, yang disambut dengan gembira pejabat setempat, tetapi telah terlambat selama berbulan-bulan.  Brazil pekan lalu telah memesan 100 juta dosis vaksin PfizerBioNTech dan 38 juta dari Johnson & Johnson, saat sedang menegosiasikan 13 juta dosis vaksin Moderna.

Natalia Pasternak, seorang ahli mikrobiologi Brazil telah menyampaikan bahwa tidak akan sampai paruh kedua tahun ini sebelum cukup vaksin tersedia untuk membuat dampak substantif pada epidemi.

Jika Brazil tetap kekurangan pasokan vaksin, maka cara yang mungkin dilakukan pemerintah adalah dengan metode pembatasan jarak sosial, tidak ada kerumunan besar, pergerakan terbatas, dan kebersihan yang baik.

Baca Juga: Lagi! Brazil Cetak Rekor Penambahan Kematian karena COVID-19

3. Presiden Bolsonaro tidak ingin adanya pembatasan

Presiden Jair Bolsonaro pada hari Jumat, 19 Maret telah meminta Mahkamah Agung untuk membatalkan pembatasan aktivitas. Sumber. Twitter.com/Embassy of Brazil in the USA

Melansir dari Al Jazeera, karena kasus yang semakin meningkat telah membuat petugas media kewalahan pembatasan telah diperketat. Pantai di Rio de Janeiro akan tutup untuk umum pada akhir pekan, pertama kalinya pantai ditutup untuk umum sejak dibuka kembali pada Juli tahun lalu. Wali Kota Eduardo Paes mendesak penduduk beraktivitas tinggal di rumah di tengah apa yang dia gambarkan sebagai situasi yang "sangat sulit". “Entah kami menyadarinya dan menghormati kehidupan, atau kami akan hidup dalam situasi yang tidak terkendali dalam beberapa hari ke depan,” tambahnya, saat petugas polisi mengambil posisi di depan pantai Copacabana, Ipanema dan Barra de Tijuca.

Sementara itu Gubernur Sao Paulo Joao Doria awal bulan ini juga memberlakukan pembatasan "kode merah" selama dua minggu, dengan menutup bisnis yang tidak penting dan membatasi layanan lainnya.

Namun, pembatasan yang dilakukan telah menuai protes di seluruh Brazil dan otoritas penegak hukum telah membubarkan pertemuan besar yang melanggar batasan.

Daniel Schweimler melaporkan untuk Al Jazeera dari Buenos Aires, Argentina bahwa keputusan penanganan pandemik di Brazil telah saling bertentangan. Schweimler menyampaikan bahwa Paes yang menutup pantai di Rio de Janeiro telah bertentangan dengan Presiden Jair Bolsonaro, yang mendorong warga pergi "untuk menyerap vitamin D dan sinar matahari sebanyak mungkin karena dia mengatakan itu adalah cara terbaik untuk melawan virus corona".

Schweimler melaporkan, “jadi, Anda benar-benar memiliki masalah politik yang besar ini: mereka yang menerapkan langkah-langkah untuk mencoba melawan pandemik, dan presiden serta sekutunya mengatakan bahwa mereka melakukan pekerjaan dengan baik, mereka menanganinya sebaik mungkin, itu bukan salah mereka dan benar-benar mendorong orang untuk menjalankan bisnis seperti biasa."

Presiden Bolsonaro dalam penanganan pandemik ingin tidak adanya pembatasan sosial dan pada hari Jumat telah meminta Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan pembatasan. “Mereka memaksakan status pengepungan, yang inkonstitusional. Mereka tidak dapat melakukan ini tanpa persetujuan Kongres. Mereka mempermalukan penduduk sambil mengatakan bahwa mereka menyelamatkan nyawa. Bagaimana mereka bisa menyelamatkan nyawa, mereka membuat orang kelaparan, "kata Bolsonaro.

Baca Juga: Presiden Brazil Tunjuk Marcelo Queiroga Jadi Menkes