Iran Dikabarkan Setuju Perpanjang Akses PBB ke Situs Nuklir

2. Menurut Kepala IAEA, ia menyesalkan Protokol Tambahan akan ditangguhkan dalam undang-undang tersebut

Sebuah undang-undang yang akan diberlakukan setelah disetujui anggota parlemen Iran mengharuskan pemerintah Iran untuk berhenti mengizinkan inspeksi dalam waktu singkat atas situs nuklir yang dinyatakan atau tidak diumumkan oleh para ahli dari IAEA. Menurut Kepala IAEA, Rafael Grossi, undang-undang tersebut benar-benar ada dan akan diterapkan, yang berarti bahwa Protokol Tambahan akan ditangguhkan. Ia juga menambahkan pihaknya akan menghadapi akses yang lebih sedikit, tetapi pihaknya juga bisa mempertahankan tingkat pekerjaan pemantauan dan verifikasi yang diperlukan.

Protokol Tambahan yang dimaksud adalah memungkinkan IAEA untuk melakukan inspeksi mendadak di situs yang sebelumnya tidak diungkapkan oleh suatu negara. Tahun 2020 lalu, Iran menolak akses IAEA ke dua situs yang dicurigai untuk dikunjungi sehingga mengakibatkan kebuntuan selama berbulan-bulan sebelum Iran memutuskan mengalah. Inspeksi rutin yang tidak terlalu mengganggu situs nuklir oleh para ahli IAEA yang disepakati berdasarkan kesepakatan tahun 2015 lalu akan terus berlanjut, serta Iran mengatakan undang-undang baru tidak akan mengarah pada pengusiran para inspektur, tetapi pengabaian komitmen lain akan meningkatkan peringatan internasional.

Grossi mengatakan bahwa perjanjian sementara yang mencakup 3 bulan ke depan telah sampai batas tertentu yang mengurangi perubahan dalam kebijakan Iran. Ia juga menambahkan tentu saja untuk situasi yang stabil dan berkelanjutan harus ada negosiasi politik.