Para Petani India Sepakat Bertemu Menteri Federal
Hal ini terkait dengan UU yang diberlakukan 2 pekan lalu
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
New Delhi, IDN Times - Para petani India akhirnya sepakat bertemu dengan pihak Menteri Federal India para hari Selasa, 29 Desember 2020, ini. Mereka bertemu membahas undang-undang yang diberlakukan sekitar 2 pekan lalu. Bagaimana awal ceritanya?
1. Ini merupakan jalan proses perundingan yang ketujuh kalinya
Dilansir dari Aljazeera.com, para pemimpin serikat petani di India telah sepakat untuk bertemu dengan Menteri Federal India pada hari Selasa, 29 Desember 2020, ini dan sekaligus merupakan perundingan yang ketujuh dengan pihak pemerintah India. Sejauh ini, dari semua perundingan berakhir dengan jalan buntu yang mengakibatkan para petani terus melakukan protes besar-besaran dalam beberapa minggu terakhir ini. Khawatir sikap para petani di India melakukan hal tersebut terus berlanjut, pemerintahan Perdana Menteri India, Narendra Modi, pada hari Kamis, 31 Desember 2020, mengundang para pemimpin serikat petani India untuk membicarakan lebih lanjut.
Pihak serikat petani bersikeras menginginkan undang-undang tersebut dicabut dalam sebuah surat yang disampaikan kepada pihak Kementerian Pertanian India. Saat membacarakan surat yang dikirim ke pemerintah India, anggota dari organisasi Swaraj India, Yogendra Yadav, mengatakan agenda pertama pertemuan itu membahas pencabutan undang-undang yang dianggap merugikan sebagian besar petani India setelah diberlakukan pada bulan September 2020 lalu.
Baca Juga: Petani Protes Besar-besaran, Pemerintah India Buka Dialog
Editor’s picks
Perdana Menteri India, Narendra Modi, menyoroti bahwa sistem batas harga bawah (MSP) akan terus berjalan saat pencairan dana kepada petani di bawah skema PM-KISAN, sebuah organisasi pemerintahan yang menaungi seluruh petani India. Ia juga menuding pihak oposisi yang menyesatkan para petani India dan jika ingin menjual di batas harga bawah, mereka bisa menjualnya ke mandis. Modi juga mengklaim bahwa para petani akan terus mendapatkan harga terjamin untuk produk mereka di bawah pemerintahannya.
Ketua Persatuan Bharatiya Kisan, Rakesh Tikait, mengatakan bahwa modalitas untuk mencabut undang-undang tersebut akan menjadi salah satu poin utama diskusi ketika pembicaraan dilanjutkan. Pemerintahan sebelumnya telah menguraikan bahwa mereka siap untuk jangka panjang atas Undang-Undang Pertanian dan terus meyakinkan para petani bahwa undang-undang tersebut bersifat reformatoris.
Baca Juga: Petani Protes Besar-besaran, Pemerintah India Buka Dialog
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.