Parlemen Korea Selatan Setujui UU Anti Korea Utara

2. Sebuah kelompok pengacara di Korea Selatan akan mengajukan banding atas pengesahan Undang-undang ini

Undang-Undang tersebut akan berlaku 3 bulan setelah disahkan secara resmi oleh pihak pemerintah yang dianggap sebagai formalitas. Namun, sekelompok pengacara di Korea Selatan akan mengajukan banding konstitusional jika Undang-Undang tersebut telah disahkan. Di bawah undang-undang tersebut, siapapun yang menerbangkan selebraran, perangkat penyimpanan tambahan, atau uang ke Korea Utara tanpa izin pemerintah mendapatkan hukuman paling maksimal 3 tahun penjara atau denda sebesar 30 juta won atau setara dengan Rp387,3 juta rupiah.

Hukuman yang sama juga dapat diterapkan pada siaran loudspeaker atau penempatan papan iklan raksasa di daerah perbatasan, tetapi tidak ada warga sipil di Korea Selatan yang diketahui terlibat dalam kegiatan tersebut sampai saat ini. Disahkannya Undang-Undang tersebut terjadi setelah saudara perempuan dari Kim Jong-un, Kim Yo-jong, menanggapi dengan marah atas apa yang disebutnya ketidakmampuan Korea Selatan untuk menghentikan pemblokiran warga sipil dan menuntut larangan aktivitas tersebut.

Hubungan kedua negara Korea sempat semakin meningkat setelah pasukan militer Korea Utara menembak mati seorang pejabat perikanan Korea Selatan yang ditemukan di perairan wilayah Korea Utara saat itu, hingga akhirnya Presiden Korea Utara, Kim Jong-un, meminta maaf atas tindakan pasukan militer Korea Utara.