Pejabat Lebanon Terlibat Korupsi, Parlemen UE Ancam Sanksi

1. Tindakan para pejabat Lebanon telah menjerumuskan negaranya sendiri ke dalam kemiskinan 

Dilansir dari Aljazeera.com, parlemen Eropa telah mengadopsi resolusi yang menyerukan Uni Eropa untuk mengadopsi sanksi yang ditargetkan pada pejabat Lebanon yang terlibat dalam kasus korupsi dan menghalangi penyelidikan ledakan Pelabuhan Beirut.

Dalam pemungurtan suara pada Kamis waktu setempat, sebanyak 571 dari 681 anggota parlemen Eropa mendukung resolusi itu, yang mengutuk partai politik di Lebanon atas krisis ekonomi yang menghancurkan negara itu serta telah menjerumuskan sekitar tiga perempat populasi ke dalam kemiskinan dan karena menunda pemulihan serta akuntabilitas ekonomi.

Resolusi yang dipelopori oleh anggota parlemen Eropa, Christophe Grudler, yang tergabung dalam blok Renew Europe, mendesak Uni Eropa untuk mempertahankan tekanan pada para pemimpin politik Lebanon, di mana sebuah pemerintahan dibentuk pekan lalu setelah lebih dari setahun terjadi kebuntuan politik.

Resolusi tersebut terutama mengutuk penolakan rencana bailout yang disetujui International Monetary Fund (IMF) yang diajukan pemerintahan Lebanon sebelumnya.

Dikatakan para legislator dan pemimpin politik Lebanon menolak rencana tersebut sebagai akibat dari kepentingan pribadi dalam menjaga kepentingan bank-bank Lebanon serta menghentikan audit forensik Bank Sentral sementara gubernurnya, Riad Salameh, sedang diperiksa oleh Prancis karena kasus pencucian uang.

Resolusi itu juga mengecam para pejabat karena menghalangi penyelidikan ledakan Pelabuhan Beirut dan menggemakan seruan dari kelompok HAM internasional, Human Rights Watch dan Amnesty International, serta beberapa dari keluarga korban untuk misi pencarian fakta internasional dan independen.