Pengembalian Pajak Trump Harus Diserahkan IRS ke Kongres

1. Meskipun tidak wajib dalam undang-undang, setiap Presiden AS telah merilis pengembalian pajak mereka  

Dilansir dari BBC, langkah yang diambil oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat ini membalikkan temuan tahun 2019 lalu bahwa permintaan dari pihak Komite Cara dan Sarana DPR Amerika Serikat dianggap tidak jujur. Keputusan itu tampaknya mengakhiri pertarungan hukum yang panjang atas catatan tersebut dan dipandang sebagai pukulan hukum yang tajam bagi Trump. Meskipun tidak diwajibkan oleh undang-undang, setiap Presiden Amerika Serikat sejak tahun 1976 telah merilis pengembalian pajak mereka, kecuali Trump sendiri.

Kantor Penasihat Hukum Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengatakan pihak Komite Cara dan Sarana DPR Amerika Serikat yang dipimpin oleh Partai Demokrat telah mengajukan permintaan dengan tujuan legislatif yang sah untuk melihat pengembalian pajak Trump, dengan tujuan yang dinyatakan untuk menilai bagaimana pihak IRS mengaudit pengembalian pajak Presiden. Opini setebal 39 halaman itu adalah kebalikan dari opini oleh kantor yang sama, selama pemerintahan Trump, yang telah mendukung penolakan IRS untuk memberikan komite pengembalian Trump. Di bawah undang-undang federal, komite Kongres terkait pajak memiliki "hak luas" untuk mendapatkan informasi pembayar pajak dari Departemen Keuangan Amerika Serikat.