Taiwan Perpanjang Embargo Makanan Dari 5 Prefektur di Jepang

2. Respon petani dan nelayan yang terkena dampak krisis nuklir di Fukushima dalam menanggapi hasil referendum Taiwan

Ekspor produk pertanian yang dibuat di prefektur Fukushima anjlok hingga 2,4 metrik ton pada tahun fiskal 2012 setelah terjadinya bencana nuklir, namun angka tersebut naik menjadi sekitar 210 ton pada tahun fiskal 2017, hal ini menjadi angka tertinggi sejak tahun fiskal 2005 karena kekhawatiran mengenai keamanan pangan dari prefektur telah dihapuskan.

Shin Nagamine, 44 seorang petani yang mengembangkan beras dengan merek Koshihikari di kota Aizubange, prefektur Fukushima menyatakan kekhawatirannya pada langkah Taiwan yang dapat menyebarkan rumor berbahaya mengenai produk dari Fukushima dan sekitarnya ke seluruh dunia. 

"Langkah ini sangat disesalkan karena kami berharap pencabutan larangan impor akan menjadi langkah menuju pemulihan bencana kami. Saya khawatir bahwa rumor berbahaya dapat menyebar ke neara-negara sekitarnya dan pintu yang telah dibuka dapat tertutup kembali," ujar Nagamine.

Sementara itu kepala koperasi perikanan di prefektur Fukushima dengan tenang menaggapi keputusan Taiwan.

"Kami tidak dapat sepenuhnya menolak ide-ide orang Taiwan dan memaksa mereka untuk mengurangi pembatasan pada produk-produk Fukushima," ujar Tetsu Nozaki, pemimpin federasi asosiasi kerjasama perikanan prefektur Fukushima.

Sejak April 2015, zat radioaktif yang melebihi batas atas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat belum terdeteksi pada ikan yang ditangkap di Fukushima.

3. Respon Taiwan terhadap hasil referendum

Taiwan dibawah pemerintahan Presiden Tsai Ing-Wen mempertimbangkan untuk mencabut larangan itu, tetapi Partai Nasionalis sebagai oposisi terbesar telah melancarkan kampanye untuk memancing rasa takut diantara orang-orang Taiwan yang peka terhadap keamanan pangan dan menuntut agar referendum tentang masalah itu ditiadakan.

Sementara itu diberitakan melalui Kyodo News, pejabat pemerintahan Taiwan mengatakan bahwa referendum sebagaimana kehendak orang Taiwan akan dihormati.

Juru bicara kementerian Luar Negeri, Andrew Lee mengatakan bahwa kementerian itu menghormati opini publik tentang masalah ini dan akan membiarkan pihak Jepang memahami kekhawatiran keamanan masyarakat Taiwan untuk menghindari dampak negatif pada hubungan bilateral.

Juru bicara kabinet Kolas Yotaka mengatakan bahwa Eksekutif Yuan, sebutan kabinet di Taiwan, akan meminta kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan untuk melanjutkan inspeksi produk makanan Jepang yang diimpor guna memastikan keselamatan publik.

Hsu Fu, direktur kantor keamanan pangan Eksekutif Yuan, mengatakan mereka menghormati hasil referendum dan akan bekerja sama dengan kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan dalam masalah ini.

Beberapa kekhawatiran hasil referendum akan merusak hubungan antar pulau tersebut. Perwakilan Taiwan untuk Jepang, Frank Hsieh mengatakan bahwa prakarsa tersebut adalah skema KMT yang ditujukan untuk mengganggu hubungan bilateral antara Taiwan dan Jepang ketika kedua belah pihak sedang mencari cara untuk mendekatkan hubungan sebagai cara untuk melindungi diri dari Tiongkok yang semakin memanas.

Hsieh juga memperingatkan bahwa jika referendum berhasil maka akan ada 'harga' yang harus dibayar Taiwan yang akan mempengaruhi semua rakyatnya.