TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pemerintah Buka Layanan Calling Visa untuk Israel dan 7 Negara Lainnya

Layanan calling visa mulai dibuka sejak 20 November

Ilustrasi penumpang penerbangan di tengah pandemik COVID-19 (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Jakarta, IDN Times - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mulai Senin (23/11/2020), membuka layanan visa elektronik bagi warga negara Israel dan tujuh negara lainnya menjadi subjek calling visa, yakni Afghanistan, Guinea, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Niger, Nigeria, dan Somalia.

Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang mengatakan, alasan dibukanya kembali pelayanan calling visa, karena banyaknya tenaga ahli dan investor yang berasal dari negara-negara calling visa. Selain itu, juga untuk mengakomodasi hak-hak kemanusiaan para pasangan kawin campur.

"Negara calling visa adalah negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu ditinjau dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, dan aspek keimigrasian," ujar Arvin dalam keterangan tertulis.

1. Layanan calling visa sudah diuji coba

(Potongan gambar video TKA Tiongkok yang viral di media sosial dan grup WhatsApp yang keluar dari salah satu pintu di Bandara Haluoleo, Minggu (15/3/20) malam. (ANTARA FOTO/Harianto)

Arvin menjelaskan uji coba pembukaan layanan sudah dimulai sejak Jumat (20/11/2020). Para penjamin orang asing dari negara subjek calling visa bisa mengajukan permohonan melalui situs www.visa-online.imigrasi.go.id.

"Uji coba pelayanan telah kami lakukan sebelumnya, dan Senin (hari ini) akan kami buka pelayanan visa elektronik bagi subjek calling visa untuk tujuan penyatuan keluarga, bisnis, investasi, dan bekerja," kata dia.

Arvin menyebutkan, untuk tenaga kerja asing bisa mengunggah dokumen permohonan melalui website TKA-ONLINE.KEMNAKER.GO.ID milik Kementerian Tenaga Kerja.

2. Proses pemeriksaan calling visa dilakukan tim, yang terdiri dari sembilan lembaga

Ilustrasi physical distancing. (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Arvin mengatakan proses pemeriksaan permohonan visa elektronik bagi warga negara subjek calling visa melibatkan tim penilai.

"Tim itu akan mengadakan rapat koordinasi untuk menilai apakah seseorang layak atau tidak untuk diberikan visa," kata dia.

Tim penilai terdiri dari berikut ini:

  1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  2. Kementerian Dalam Negeri
  3. Kementerian Luar Negeri
  4. Kementerian Tenaga Kerja
  5. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  6. Kejaksaan Agung
  7. Badan Intelijen Negara
  8. Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia
  9. Badan Narkotika Nasional.

Baca Juga: Sambut New Normal, Pelayanan Paspor dan Visa Resmi Dibuka Kembali

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya