Biden Bantah Tunjangan Pengangguran Hambat Ekonomi
Beberapa pengusaha kesulitan mencari pekerja
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Washington, IDN Times - Tunjangan untuk pengganguran yang diterapkan Presiden Joe Biden telah dikritik. Tunjangan dianggap akan membuat para pengganguran tidak mencari kerja, sehingga akan menghambat perekonomian AS, yang sedang berjuang bangkit dari pandemik.
Partai Republik menyalahkan keputusan presiden dari Partai Demokrat itu untuk memperpanjang tunjangan pengangguran yang diperluas. Biden membantah bawa tunjangan akan menghambat ekonomi, dia pada hari Senin, 10 Mei menyampaikan bahwa warga AS ingin bekerja.
1. Penerima tunjangan harus mencari kerja
Melansir dari The Independent, Departemen Tenaga Kerja melaporkan pekan lalu bahwa pengusaha menambahkan hanya 266.000 pekerjaan di bulan April, jauh lebih sedikit dari yang diharapkan, dan tingkat pengganguran naik tipis menjdi 6,1 persen, tapi Biden tetap yakin meski pertumbuhan ekonomi lambat jalurnya telah "bergerak ke arah yang benar." Biden menolak gagasan bahwa peningkatan tunjangan pengangguran sebesar 300 dolar AS (Rp4,2 juta) seminggu mendorong pekerja untuk tidak mencari kerja.
Presiden mengatakan pda hari Senin dari Gedung Putih bahwa dia tidak "melihat banyak bukti" dari klaim tersebut dan menegaskan kembali pandangannya bahwa "orang Amerika ingin bekerja." Biden juga meminta kepada para pemilik usaha yang telah mengambil bantuan federal untuk menawarkan gaji yang layak kepada pekerja, melindungi mereka dari virus dan mendorong vaksinasi.
"Harapan saya adalah ketika ekonomi kita kembali, perusahaan-perusahaan ini akan memberikan upah yang adil dan lingkungan kerja yang aman. Dan jika mereka melakukannya, mereka akan menemukan banyak pekerja."
Biden juga menambahkan. "Kami akan menjelaskan kepada siapa pun yang mengumpulkan pengangguran yang ditawari pekerjaan yang sesuai, mereka harus mengambil pekerjaan itu atau kehilangan tunjangan pengangguran."
Pemerintahan Biden akan membagikan lebih dari 1,9 triliun dolar AS (Rp26 kuadriliun) untuk memungkinkan pemerintah negara bagian dan lokal untuk mengajukan sebagian dari kumpulan bantuan 350 miliar dolar AS (Rp4,9 kuadriliun) dan mengirim hibah ke 16 ribu restoran dan bar.
Baca Juga: Pemerintahan Biden Umumkan AS akan Lindungi LGBT dari Diskriminasi
Melansir dari CNBC, data pertumbuhan ekonomi yang mengecewakan, menurut Biden dalam proposal Demokrat menyampaikan perlu adanya ketentuan untuk memperluas perawatan anak yang terjangkau dan cuti berbayar, akan memudahkan orang tua untuk menerima pekerjaan. Meningkatkan kapasitas penitipan anak, membuka kembali sekolah dan meningkatkan tingkat vaksinasi akan membantu mengurangi masalah perekrutan.
Partai Republik dan organisasi bisnis telah mempertanyakan perlunya meningkatkan tunjangan pengangguran federal karena sebagian besar negara bagian telah bersiap untuk mencabut pembatasan ekonomi. Para pengkritik menyampaikan peningkatan tunjangan akan mencegah orang AS untuk mengambil pekerjaan yang mungkin tidak membayar mereka sebanyak tunjangan pengangguran. Kurangnya pilihan perawatan anak untuk pencari kerja dan masalah keamanan karena virus tetap ada kemungkinan memainkan peran utama juga.
Lembar fakta Gedung Putih yang dirilis Senin menunjukkan bahwa "pekerja mungkin tidak menolak pekerjaan karena kekhawatiran umum, non-spesifik tentang COVID-19 dan terus menerima tunjangan." Orang dapat menolak tawaran dan tetap menerima pengangguran jika mereka memiliki anak di rumah yang tidak dapat bersekolah karena virus, atau jika majikan tidak mematuhi standar kesehatan federal atau negara bagian, di antara alasan lain.
Saat Demokrat menyusun undang-undang pemulihan ekonomi dan Biden bersiap untuk negosiasi dengan Partai Republik, rencana presiden mungkin tidak akan lolos di Kongres selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Gedung Putih mungkin juga harus mengurangi proposal untuk memenangkan persetujuan di Capitol, bahkan di bawah aturan anggaran khusus yang hanya membutuhkan suara Demokrat.
Baca Juga: PM Jepang Temui Joe Biden, Ini Kesepakatan yang Dihasilkan
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.