TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Inggris dan UE Masih Berselisih soal Protokol Irlandia Utara

Peran ECJ menghambat kesepakatan

Ilustrasi Brexit. (Pixabay.com/Tumisu)

Jakarta, IDN Times - Pembicaraan pemerintah Inggris Raya dengan Uni Eropa (UE) mengenai perdagangan pasca Brexit untuk Irlandia Utara masih belum menimbulkan kemajuan, keduannya masih berselisih, terutama mengenai peran Mahkamah Eropa (ECJ).

Pejabat Inggris Raya pada hari Sabtu (23/10/2021) mengambarkan pembicaraan baru Protokol Irlandia yang telah dimulai 10 hari lalu sebagai "konstruktif". Protokol Irlandia Utara diterapkan untuk membuat wilayah tersebut masih berada di dalam pasar tunggal UE, pasca Brexit, tapi juga menimbulkan
pembatasan barang dari seluruh Inggris Raya.

1. Mempertimbangkan penggunaan Pasal 16

Melansir dari BBC, seorang pejabat di pemerintah Inggris Raya yang meyebut pembicaraan saat ini konstruktif mengatakan pemerintah tetap menolak peran ECJ dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan di Irlandia Utara. Pejabat itu menyerukan untuk segera mencapai kemajuan dalam negosiasi agar tidak terjebak dalam pembicaraan tanpa penyelesaian.

Pejabat itu mengatakan pemerintah saat ini sedang melihat momentum untuk mengetahui apakah kesenjangan dapat diselesaikan atau perlu mempertimbangkan penggunaan pasal 16 dalam protokol.

Pasal 16 merupakan bagian dari kesepakatan yang memungkinkan protokol untuk ditangguhkan sementara jika menyebabkan kesulitan serius atau mengarah pada pengalihan perdagangan. Pasal 16 dapat digunakan kedua pihak, bila salah satu pihak menggunakan Pasal 16, pihak lain dapat mengambil langkah-langkah kembali untuk menyeimbangkan kesepakatan.

Saat ini protokol dianggap tidak berjalan sesuai kesepakatan dengan mengacu pada laporan belum lama ini yang menunjukkan pasokan biskuit untuk Natal dicegah mencapai Irlandia Utara.

Baca Juga: Pasca Brexit, UE Permudah Pemeriksaan di Irlandia Utara

2. Ada laporan Inggris Raya siap menerima peran teknis ECJ

Ilustrasi ruang persidangan. (Unsplash.com/David Veksler)

Melansir dari The Guardian, pekan lalu dilaporkan ada indikasi dari Downing Street bahwa Perdana Menteri Boris Johnson siap menerima peran teknis ECJ, tapi dengan catatan arbitrase independen baru yang melibatkan kedua belah pihak adalah tujuan pertama dalam menyelesaikan perselisihan.

Dalam skenario tersebut, Pasal 12 protokol akan diamandemen untuk mempermudah peran ECJ. Hal itu dianggap akan menjadi solusi yang tepat. Model arbitrase seperti itu sudah disepakati dalam pembicaraan antara UE-Swiss, yang menghapus putaran negosiasi yang sulit lagi untuk mendapatkan persetujuan dari negara-negara UE.

Itu juga bisa mengatasi keluhan dari kritikus serikat pekerja terhadap kedaulatan ECJ dalam protokol.

Profesor hukum Uni Eropa di University of Cambridge, Catherine Barnard, mengatakan perselisihan mengenai perdagangan barang jarang mencapai tingkat ECJ, dia memberitahu sedikitnya hanya 24 kasus tertunda dari total 1.045 di daftar pengadilan Strasbourg.

Baca Juga: Pasca Brexit, UE Permudah Pemeriksaan di Irlandia Utara

Verified Writer

Ifan Wijaya

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya