Negara Barat Beri Sanksi Tiongkok Atas Pelanggaran HAM

1. Sanksi terhadap Tiongkok

Melansir dari The Guardian, tindakan Tiongkok terhadap etnis Uighur yang mayoritas beragama Islam di kamp Xinjiang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan bahwa perlakukan Tiongkok terhadap Uighur adalah "penahanan massal terbesar terhadap kelompok etnis dan agama sejak perang dunia kedua". Bukti penindasan di Xinjiang "jelas dan menenangkan". Raab menyampaikan kepada parlemen bahwa sanksi dengan pembekuan aset terhadap empat pejabat Tiongkok akan segera dilakukan.

Sanksi yang dijatuhkan UE dan Inggris yaitu kepada empat pejabat Tiongkok: Zhu Hailun, mantan sekretaris komite urusan politik Xinjiang, dipandang sebagai arsitek program interniran Uighur; Wang Junzheng, pemimpin produksi dan konstruksi Xinjiang; Chen Mingguo, direktur biro keamanan publik Xinjiang; dan Wang Mingshan, sekretaris komite politik wilayah Xinjiang.

Chen Mingguo dituduh oleh UE telah melakukan penahanan sewenang-wenang serta tidak memberikan kebebasan kepada etnis Uighur yang mayoritas Muslim. Sanksi yang UE jatuhkan dikritik oleh Hungaria melalui Menteri Luar Negeri Peter Szijjarto yang dianggap sanksi tidak ada gunanya. Hungaria sangat ingin mendapatkan vaksin dari Rusia atau Tiongkok dan telah dilobi oleh Tiongkok untuk memperoleh vaksin.

AS dan Kanada juga menjatuhkan sanksi pada beberapa pejabat senior Tiongkok sebagai tanggapan mereka terkait perlakukan di kamp Xinjiang. AS sebelumnya melalui Menteri Luar Negeri Blinken telah mengecam tindakan Tiongkok terhadap Uighur dan menyebut perlakukan Tiongkok sebagai perilaku genosida. Sementara itu Kementerian Luar Negeri Kanada menyampaikan bahwa telah banyak bukti yang menunjukkan pemerintah Tiongkok melakukan pelanggaran di Xinjiang.

AS dikabarkan menjatuhkan sanksi kepada Chen Mingguo, Wang Junzheng, dan Chen Quanguo, yang tidak disanksi oleh UE.

Langkah AS dan UE dilakukan setelah pembicaraan dua hari antara pejabat AS dan Tiongkok pekan lalu.