TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Dianggap Tak Penting, Komisi HAM Afghanistan Dibubarkan Taliban

Afghanistan alami defisit anggaran hingga Rp7,3 triliun

Ilustrasi bendera Afghanistan. (unsplash.com/Farid Ershad)

Jakarta, IDN Times - Otoritas Taliban pada Senin (16/5/2022), mengumumkan pembubaran lima departemen peninggalan pemerintahan Afghanistan sebelumnya yang didukung Amerika Serikat. Hal ini dilakukan menyusul krisis keuangan yang melanda negara tersebut.

Salah satu di antara lima departemen itu adalah Komisi Hak Asasi Manusia Afghanistan, dilansir dari The Guardian. Meski demikian, Taliban menyatakan departemen yang telah dibubarkan masih dapat diaktifkan kembali jika di masa depan dibutuhkan.

Baca Juga: Krisis Kemanusiaan di Afghanistan Memburuk saat Taliban Berkuasa

Baca Juga: Pemimpin Taliban Muncul Saat Lebaran, Klaim Afghanistan Aman 

1. Dianggap tidak penting

Lima departemen yang dibubarkan termasuk Komisi HAM, dianggap tidak penting keberadaannya di tengah krisis keuangan yang sedang dialami Afghanistan. Melalui pengumuman anggaran nasional tahunan, Taliban mengumumkan bahwa Afghanistan mengalami defisit anggaran.

“Karena departemen-departemen ini dianggap tidak perlu dan tidak dimasukkan dalam anggaran, mereka telah dibubarkan,” kata Innamullah Samangani, wakil juru bicara pemerintah Taliban, dikutip dari The Guardian.

Baca Juga: Dilanda Krisis, Penggunaan Mata Uang Kripto Melonjak di Afghanistan

2. Dapat diaktifkan kembali jika diperlukan

Samangani mengatakan bahwa anggaran negara disusun berdasarkan fakta objektif dan hanya ditujukan untuk departemen yang aktif dan produktif. Oleh karena itu, pemerintah membubarkan departemen yang dianggap tidak produktif lagi.

Ia menambahkan, departemen yang telah dibubarkan masih dapat diaktifkan kembali jika di masa depan dibutuhkan.

Departemen lain yang juga dibubarkan adalah Dewan Tinggi untuk Rekonsiliasi Nasional (HCNR). Dulunya, badan ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan konstitusi Afghanistan. Badan ini terakhir kali dipimpin oleh mantan Presiden Afghanistan, Abdullah Abdullah yang bertugas untuk melakukan perundingan damai antara pemerintah Afghanistan yang didukung AS dengan Taliban, dilansir NBC News.

Verified Writer

Leo Manik

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya