TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Indonesia Desak Militer Myanmar Lepaskan Tahanan Politik

Ada 3 isu penting yang disampaikan Indonesia kepada ASEAN

Press Briefing Menteri Luar Negeri (Melnu) Retno Marsudi mengenai pembahasan dalam Informal ASEAN Ministerial Meeting (IAMM) (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan tiga isu penting yang diangkat Indonesia dalam Informal ASEAN Ministerial Meeting (IAMM) terkait situasi di Myanmar hari ini, Selasa (2/3/2021).

"Kondisi yang kondusif bagi komunikasi dan dialog harus segera diciptakan, termasuk melepaskan tahanan politik," ujar Retno Marsudi dalam Media Briefing yang dilakukan secara daring hari ini (2/3/2021).

Baca Juga: Kronologi Lengkap Kudeta Myanmar yang Picu Demo Berdarah

1. Keselamatan masyarakat Myanmar jadi prioritas Indonesia

Demonstran memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, Jumat (19/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer

Retno mengatakan, dalam pertemuan daring yang dilakukan bersama ASEAN, Indonesia menegaskan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar adalah prioritas nomor satu bagi Indonesia.

"Oleh karena itu Indonesia mendesak Security Forces Myanmar untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan dan kekerasan," ujar Retno.

Retno juga menekankan pentingnya akses kemanusiaan bagi semua orang yang memerlukan, termasuk para tahanan politik.

Menlu Retno juga menyampaikan usulan kepada Sekjen ASEAN untuk dapat menjajaki kerja sama kemanusiaan termasuk terkait kerja sama vaksin.

2. Indonesia dorong restorasi demokrasi agar kembali normal

Para pengunjuk rasa berlindung saat mereka bentrok dengan petugas polisi anti huru hara selama protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, Minggu (28/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer

Retno juga menyampaikan Indonesia terus mendorong restorasi demokrasi kembali ke situasi normal di Myanmar.

"Indonesia menegaskan keinginan, kepentingan, dan suara rakyat Myanmar harus dihormati," ujar Retno.

Retno mengingatkan demokrasi menjamin kebebasan berpendapat dan juga menuntut adanya komunikasi dan dialog.

"Komunikasi dan dialog internal antara sesama pemangku kepentingan di Myanmar tentunya selalu menjadi pilihan terbaik," ujar Retno.

Baca Juga: Sebulan Kudeta Myanmar, Lembaga HAM Desak Dunia Jatuhkan Sanksi

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya