Biden Ingin Tutup Penjara Guantanamo 

2. Hambatan politik dan hukum

Guantanamo berdiri sebagai sebuah tempat untuk menghukum para teroris usai serangan 11 September yang menggemparkan dan menewaskan ribuan orang. Operasi melawan al-Qaeda semakin menambah jumlah narapidana. Pada puncaknya, penjara itu menampung hampir 800an narapidana.

Namun ketika Obama menjadi Presiden AS, jumlahnya semakin menyusut. Secara bertahap, para narapidana dikembalikan ke negaranya untuk dihukum. Obama pada tahun 2008 pernah membuat janji akan menutup penjara Guantanamo pada masa akhir jabatannya akan tetapi hingga ia digantikan oleh Donald Trump, penjara tersebut tetap tidak bisa ditutup.

Jika kini Biden kembali menyuarakan niat penutupan Guantanamo, kemungkinan masalah yang akan dihadapi adalah sama seperti pendahulunya. Politik dan hukum akan menjadi dua aspek yang sulit dan rumit untuk bisa dinegosiasikan.

Melansir dari laman NPR, tuntutan penutupan Guantanamo adalah tuntutan lama dari kelompok Demokrat progresif. Namun pihak oposisi partai Republik juga memiliki kemungkinan besar tidak akan pernah memberikan kesepakatan penutupan fasilitas itu.

Sejauh ini, penegak hukum federal sendiri tidak diperkenankan untuk memindahkan para narapidana Guantanamo ke penjara yang ada di daratan Amerika Serikat. Jadi dari beberapa narapidana yang sudah diadili, mereka masih tetap berada di penjara tersebut karena penjara di daratan AS menolaknya.

Meskipun inisiatif penutupan Guantanamo disambut positif oleh para aktivis HAM, namun penutupan resminya tidak akan semudah seperti menutup tirai. Juru bicara Departemen Keamanan Nasional, Emily Horne, mengatakan “NSC (National Security Council) akan bekerja erat dengan departemen pertahanan, negara bagian, dan lembaga keadilan lain untuk membuat kemajuan penutupan fasilitas GMTO (Guantanamo), dan juga berkonsultasi dengan Kongres,” katanya.