Burkina Faso Setuju Junta Militer Pimpin Transisi
Pengamat nilai itu waktu yang terlalu lama
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Burkina Faso melaksanakan konferensi nasional bersama junta militer, masyarakat sipil, pemimpin adat dan agama, politisi serta komite teknis membuat jadwal pemilu. Pada hari Selasa (1/3/22), mereka menyetujui piagam yang salah satu isinya melaksanakan pemilu tiga tahun lagi.
Itu berarti dalam tiga tahun ke depan, Burkina Faso akan diperintah oleh junta militer. Letnan Kolonel Paul-Henri Damiba telah memimpin militer untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Roch Kabore pada 24 Januari. Sebagian besar rakyat mendukung kudeta tersebut.
Damiba yang telah dilantik sebagai Presiden Burkina Faso pada pertengahan Februari, berjanji akan memulihkan keamanan. Negara di Afrika Barat itu telah dilanda konflik berkepanjangan yang dilancarkan oleh kelompok militer pecahan al-Qaida dan ISIS.
1. Perdana Menteri kemungkinan terdiri dari warga sipil
Salah satu ancaman di Burkina Faso adalah kelompok militan pecahan al-Qaida dan ISIS. Bersama dengan empat negara Afrika Barat lain, Chad, Mali, Mauritania, dan Niger, mereka bergabung meminta bantuan Prancis untuk menahan serangan militan dalam Operasi Barkhane.
Tapi semenjak sentimen anti-Prancis meningkat dalam beberapa tahun terakhir, Burkina Faso dan Mali goyah. Dua negara itu mengalami kudeta dan tidak percaya dengan pasukan gabungan pimpinan Prancis.
Rakyat Burkinabe menilai pemerintahan Presiden Kabore tidak mampu menstabilkan keamanan negaranya dari ancaman, sehingga sebagian dari mereka mendukung kudeta militer.
Setelah pemimpin kudeta Damiba dilantik sebagai presiden, negara itu melaksananan konferensi nasional untuk menentukan masa depan dengan pemilu. Dilansir Al Jazeera, dari konferensi itu disepakati dibentuk pemerintahan transisi.
Dalam bentuk pemerintahan transisi tersebut, ada kenaikan anggota parlemen dari 45 menjadi 71 orang. Sebanyak 25 kementrian juga akan dibentuk untuk membantu presiden.
Menurut salah satu orang yang hadir dalam konferensi nasional Burkina Faso tetapi tidak mau menyebutkan namanya, Perdana Menteri kemungkinan berasal dari warga sipil.
Baca Juga: Sadis, Ledakan Tambang Emas Ilegal di Burkina Faso Tewaskan 60 Orang
Setelah kudeta yang dipimpin Damiba berlangsung, Economic Community of West African States (ECOWAS) atau Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat menjatuhkan sanksi tegas terhadap Burkina Faso. Banyak kerja sama perdagangan yang diputus karena demokrasi di negara itu longsor.
Kini setelah pemerintahan transisi dibentuk dan menurut piagam konferensi nasional pemilu Burkina Faso akan dilakukan tiga tahun lagi, ECOWAS belum memberikan komentar apakah masa transisi itu dapat diterima.
Dilansir Reuters, komisi yang menyusun piagam pembentukan pemerintahan transisi di ibu kota Ouagadougou mengusulkan pemilu dilaksanakan dua setengah tahun lagi. Tapi junta militer menjelaskan untuk menstabilkan negara butuh dua tahun, belum lagi persiapan menyelenggarakan pemilu.
Akhirnya, konferensi nasional memutuskan untuk memperpanjang pemerintahan transisi menjadi tiga tahun.
Eddie Komboigo, politikus oposisi Kabore menyambut baik hasil konferensi tersebut. Katanya, "memang benar bahwa tidak semua orang akan senang, tetapi itu adalah konsensus yang kami capai." Dia juga mendesak pemimpin junta berunding dengan pemimpin internasional untuk mencapai konsensus tentang lamanya transisi itu.
Baca Juga: Terjadi Pemberontakan, Presiden Burkina Faso Ditahan Militer
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.