Facebook Blokir Semua Halaman Militer Myanmar
Iklan bisnis terkait militer juga diblokir
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Naypyitaw, IDN Times - Facebook adalah salah satu platform paling populer di Myanmar. Lebih dari 40 persen populasi penduduk negara tersebut adalah pengguna Facebook. Ketika kudeta militer berlangsung pada 1 Februari lalu, militer sempat memblokade media sosial itu, meski masih banyak orang yang bisa menggunakan dengan virtual private network (VPN). Ini jadi salah satu indikasi, mengapa Facebook memiliki peran penting di Myanmar.
Kontribusi lain dari media sosial yang dipimpin oleh Mark Zuckerberg di Myanmar adalah peran serta ujaran kebencian yang merebak dan membuat lebih dari 700.000 etnis Rohingnya mengungsi ke Bangladesh. Paus Fransiskus di Vatikan bahkan sempat menyebut etnis satu ini adalah salah satu etnis paling menderita di dunia.
Dalam rangkaian demonstrasi penolakan kudeta militer, penguasa militer Myanmar saat ini terus mendapatkan kecaman dari banyak pihak internasional. Facebook yang memiliki peran penting di masyarakat Myanmar, juga terus mendapatkan desakan. Kini Facebook memutuskan untuk melakukan pemblokiran terhadap halaman militer di negara yang dahulu bernama Burma tersebut.
1. Keputusan Facebook berdasarkan kekerasan mematikan kudeta militer
Secara resmi, pada hari Kamis (25/2) Facebook memblokir semua halaman militer Myanmar. Melansir dari kantor berita Reuters, langkah tersebut diambil karena "Sejak peristiwa kudeta 1 Februari, termasuk kekerasan mematikan, telah memicu (keputusan) pelarangan ini," kata Facebook.
Perusahaan tersebut juga menjelaskan bahwa mereka percaya jika Tatmadaw (sebutan untuk militer Myanmar) akan berisko jika mengizinkannya tetap di Facebook dan media sosial lain milik perusahaan tersebut, yakni Instagram.
Selain pelarangan terhadap halaman militer, media sosial Facebook juga melakukan pelarangan terhadap semua entitas yang dimungkinkan dikendalikan oleh Tatmadaw seperti sub-unit militer, media yang dikendalikan militer, kementrian dalam negeri, kementrian pertahanan dan urusan perbatasan yang saat ini berada di bawah kendali langsung militer.
Perusahaan dengan produk media sosial populer tersebut, juga telah menjadi salah satu saluran utama komunikasi para petinggi militer. Perulangan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar, telah membuat perusahaan untuk mengambil sikap yang tegas.
Baca Juga: Membentengi Myanmar secara Digital, Strategi Militer Menguasai Negeri
Baca Juga: Tiga Demonstran Tewas, Ini 5 Fakta Terbaru Soal Kudeta Myanmar
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.