TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Kekejaman Junta Myanmar Disokong Perusahaan Barat

Ada puluhan perusahaan dari 13 negara yang sokong Myanmar

ilustrasi (Unsplash.com/Bexar Arms)

Jakarta, IDN Times - Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar (SAC-M) menerbitkan laporan yang menyebutkan perusahaan global telah membantu junta militer memproduksi senjata sendiri. Senjata itu kemudian digunakan dalam tindakan kekejaman pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Myanmar sendiri.

Setidaknya ada lebih dari 40 perusahaan di 13 negara di Asia, Eropa dan Amerika Utara yang telah membantu militer Myanmar membuat senjata di dalam negeri. Umumnya, mereka menggunakan perusahaan di Singapura sebagai perantara.

Militer Myanmar telah dikenai berbagai sanksi internasional selama beberapa dekade. Tapi produksi senjatanya tidak berhenti. Justru jumlah pabrik berlipat ganda, dan sebagian besar andilnya peningkatan itu berasal perusahaan-perusahaan global, termasuk dari Barat yang mempromosikan demokrasi.

Baca Juga: Perusahaan dari 13 Negara Kirim Senjata ke Myanmar

Baca Juga: Serang Milisi Pro-Demokrasi, Militer Myanmar Hantam Wilayah India

1. Perusahaan dari 13 negara membantu Myanmar produksi senjata

Myanmar dilanda kekerasan mematikan sejak kudeta militer Februari 2021. Kelompok prodemokrasi kemudian bergabung dengan kelompok pemberontak etnis untuk menentang kekuasaan militer.

Ketidakstabilan itu sampai saat ini masih berlanjut dan militer Myanmar masih terus melakukan aksi kekerasan, baik itu kepada para pejuang prodemokrasi atau warga sipil.

SAC-M, dalam laporannya menyebutkan bahwa perusahaan global ikut andil dalam produksi senjata yang digunakan militer Myanmar untuk bertindak kejam kepada pejuang prodemokrasi dan warga sipil.

Dilansir BBC, setidaknya militer Myanmar mendapatkan modal pembuatan senjata dari perusahaan di 13 negara. Mereka adalah Austria, Prancis, Cina, Singapura, India, Israel, Ukraina, Jerman, Taiwan, Jepang, Rusia, Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS).

Meski ada sanksi internasional untuk mengisolasi Myanmar, tapi produksi senjata dalam negeri terus meningkat dan digunakan untuk melakukan kekejaman terhadap para penentang kudeta.

Baca Juga: Pelapor HAM PBB Tuding Rusia Pasok Senjata ke Myanmar 

2. Negara demokratis tapi perusahaannya mendukung produksi senjata junta Myanmar

Lebih dari 2.730 warga Myanmar telah tewas sejak kudeta militer dan lebih dari 17.200 orang telah ditangkap sebagai upaya memberangus perlawanan. Militer Myanmar terus melakukan serangan, terutama dari udara, dan membakari desa-desa.

Dilansir The Guardian, SAC-M dalam laporannya, menemukan informasi dari wawancara dan analisis catatan pengiriman dokumen yang bocor, bahwa perusahaan dari negara yang mengaku demokratis, telah memberi andil besar bagi produksi senjata junta Myanmar.

"Fakta bahwa senjata yang digunakan dalam serangan memiliki hubungan dengan negara-negara yang mengklaim 'ketidakberpihakan' dalam menghadapi penindasan yang brutal dan meluas terhadap aspirasi demokrasi benar-benar memalukan," kata Gerard McCarthy, asisten profesor di International Institute of Social Studies.

Pendiri SAC-M, Yanghee Lee, mengatakan bahwa perusahaan itu dapat menggunakan pasokan impor untuk menekan dan melakukan pelanggaran HAM, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta genosida di Myanmar.

Verified Writer

Pri Saja

Petani Kata

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya