TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Mau Bungkam Medsos, Macron Disandingkan dengan Kim Jong Un

Oposisi sebut usulan itu tidak demokratis

ilustrasi (Unsplash.com/Oliver Bergeron)

Jakarta, IDN Times - Presiden Emmanuel Macron mengajukan proposal untuk mempertimbangkan membatasi media sosial tertentu. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan wali kota yang mengalami protes kekerasan di Prancis. Pertemuan di Istana Elysee pada Selasa (4/7/2023) itu, melibatkan sekitar 300 pemimpin lokal.

Menurut Presidan Macron, demonstran telah menggunakan Snapchat, TikTok dan Telegram untuk memfilmkan peristiwa kekerasan serta mengatur pertemuan ilegal. Dia mengusulkan, jika keadaan tidak terkendali, pihak berwenang mungkin bisa menghentikan akses ke media sosial.

Pertemuan Macron dengan pemimpin lokal dilakukan usai Prancis dilanda kerusuhan besar yang terjadi hampir selama sepekan. Kerusuhan itu dipicu oleh kematian pemuda bernama Nahel Merzouk yang ditembak oleh polisi.

Baca Juga: Macron Janji Perbaiki Infrastruktur Publik yang Rusak Imbas Kerusuhan

Baca Juga: Prancis Rusuh, Presiden Macron Gelar Rapat Darurat

1. Media sosial menjadi alat mengatur pertemuan ilegal

ilustrasi pengguna aplikasi Telegram. (Unsplash.com/ Christian Wiediger)

Di depan ratusan pemimpin lokal, Presiden Macron membahas kemungkinan melarang akses ke media sosial tertentu. Dia mengatakan agar perlu direnungkan usulan tersebut mengingat media sosial digunakan untuk merekam aksi kekerasan atau mengatur pertemuan ilegal.

"Kita harus memikirkan tentang jejaring media sosial, tentang larangan yang harus kita terapkan. Ketika keadaan di luar kendali, kita mungkin perlu mengatur atau menghentikannya," kata Presiden Macrot dikutip dari Euro News.

Juru bicara pemerintah Olivier Veran, memberikan klarifikasi bahwa itu hanya akan mencakup penangguhan fungsional. Dia mengatakan, misalnya, perangkat seseorang memiliki peralatan geolokasi yang memungkinkan anak-anak muda untuk bertemu di lokasi tertentu sambil berencana membuat kerusuhan.

"Ini adalah seruan untuk pengorganisasian kebencian di ruang publik, dan di sana Anda memiliki wewenang untuk menangguhkan (fitur media sosial)," kata Veran melaporkannya kepada Dewan Menteri.

Baca Juga: Kerusuhan di Prancis Mulai Mereda, 3 Ribu Orang Ditangkap

2. Macron disandingkan dengan Kim Jong Un

Lawan politik pemerintah Macron dengan cepat membuat tanggapan dan mengutuk usulan tersebut. Mereka menyebutnya sebuah langkah yang tidak demokratis.

Anggota parlemen Olivier Marleix dari partai Republik, mengatakan bahwa mematikan media sosial akan terlihat seperti China, Iran atau Korea Utara. Dia menilai keputusan itu akan sangat buruk.

Dilansir The Telegraph, Olivier Faure dari partai Sosialis, juga mengatakan hal serupa. Sedangkan Mathilde Panot dari sayap kiri, mengomentari pernyataan Macron yang ditayangkan berita BMTV dengan mengatakan "Ok Kim Jong-un."

Beda pendapat tidak hanya datang dari lawan politik, namun juga dari kubu parlemen presiden Macron. Eric Bothorel, anggota parlemen, menyebut menghentikan media sosial berarti menyerah pada gagasan bahwa demokrasi lebih kuat dari pada alat yang melawannya.

Verified Writer

Pri Saja

Petani Kata

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya