Petani India Lanjut Protes, Mahkamah Agung Tangguhkan UU Pertanian

1. Mahkamah Agung kecewa dengan proses negosiasi

Rencana liberalisasi sektor pertanian yang dilakukan oleh pemerintah India pimpinan PM Narendra Modi mendapatkan tantangan balik yang sangat keras dari para petani.

Para petani melakukan protes dan menganggap bahwa rencana liberalisasi sektor pertanian melalui undang-undang pertanian yang baru, akan menghancurkan kehidupan mereka.

Sebagian besar petani yang melakukan protes adalah Sikh, dan ketika mereka memutuskan untuk bertahan di jalan masuk ibukota New Delhi selama lebih dari satu bulan, mereka tidak pernah khawatir akan kekurangan makanan. Banyak petani lain pendukung mereka yang dengan sukarela mengirim stok makanan untuk para peserta protes.

Dalam tensi tinggi setelah delapan kali audiensi tidak menemukan solusi, akhirnya dilakukan musyawarah selama dua hari pada 10-11 Januri 2021 oleh Mahkamah Agung India.

Para hakim mengungkapkan rasa keprihatinan mendalam akan kurangnya konsultasi dengan petani saat pengesahan undang-undang kontroversial itu.

Pada hari Selasa, 12 Januari 2021, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan undang-undang dan memerintahkan pembentukan komite independen beranggotakan empat orang untuk menengahi kesepakatan pemerintah dengan petani. Melansir dari laman BBC, para hakim tersebut mengaku “sangat kecewa” dengan negosiasi yang telah dilakukan sejauh ini (12/1).

Selama lebih dari satu bulan petani melakukan protes, solusi tidak tercapai dan hanya menghasilkan kebuntuan. Para hakim akhirnya setuju untuk mendengarkan sejumlah petisi yang menantang undang-undang pertanian tersebut.