Petani Protes Besar-besaran, Pemerintah India Buka Dialog

2. Isi dalam undang-undang yang ditentang petani

Di India, ada sebuah sistem distribusi hasil pertanian yang dinamakan “sistem Mandi”. Sistem ini menyediakan pasar grosir yang telah dijamin oleh pemerintah, khususnya harga-harga komoditasnya, selama beberapa dekade.

Lebih dari 50 persen penduduk India yang bergantung di sektor pertanian, menjual hasil panen mereka di tempat ini selama puluhan tahun. Pasar grosir tersebut biasanya dijalankan oleh komite dari petani, seringkali pemilik tanah yang luas, dan pedagang atau agen perantara.

Dalam undang-undang yang baru, akan dibuka sistem pasar bebas yang mengizinkan transaksi di luar sistem Mandi yang dikendalikan pemerintah. Melansir dari Hindustan Times, undang-undang yang baru akan mengizinkan pedagang swasta melakukan penimbunan komoditas penting. Sebelumnya tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh agen yang disetujui pemerintah.

Dalam sistem baru yang dianggap tidak adil oleh petani India, harga-harga komoditas tidak akan lagi bisa dikontrol dan agen perantara dapat membentuk sebuah kartel besar untuk mengeruk keuntungan yang berlipat. Ada sekitar 7.000 Mandi atau pasar grosir di seluruh negeri. Menurut pemerintah, sistem ini adalah reformasi dari sistem lama yang sudah dianggap kuno untuk memajukan pertanian dan jalur distribusi hasil pertanian di India.

Melansir dari BBC, salah satu pemimpin protes yang bernama Gurnam Sigh Charuni, petani India tidak percaya dengan sistem baru yang akan diterapkan oleh pemerintah. Gurnam Singh menjelaskan “kami akan kehilangan pendapatan kami jika membiarkan bisnis besar memutuskan harga dan membeli hasil panen”. Selain itu, menurut Gurnam Singh, “pasar bebas berjalan di negara-negara dengan korupsi yang lebih sedikit dan lebih bayak regulasi. Itu tidak akan berhasil untuk kami di sini (India)”.