Ribuan Petani India Protes Besar-besaran Terhadap UU Pertanian

2. Beberapa usulan dalam reformasi UU Pertanian yang baru

Perdana Menteri India, Narendra Modi, saat akan menghadiri acara peringatan Armed Forces Flag Day pada tanggal 7 Desember 2020 lalu. (Twitter.com/narendramodi)

Partai berkuasa saat ini sekaligus partai dari Perdana Menteri India, Narendra Modi, partai Bharatiya Janata (BJP) mengatakan reformasi undang-undang ini akan memungkinkan peran swasta yang lebih besar di sektor pertanian sekaligus tidak akan merugikan pendapatan para petani. Secara keseluruhan, reformasi yang dianggap kontroversial ini akan melonggarkan aturan penjualan, penetapan harga, serta penyimpanan hasil pertanian, di mana selama ini aturan tersebut melindungi petani India dari pasar bebas yang tidak terkekang selama beberapa dekade.

Tak hanya itu, dalam usulan reformasi tersebut juga mengizinkan pembeli dari pihak swasta untuk menimbun komoditas penting pada penjualan di beberapa waktu ke depan, yang hanya dapat dilakukan oleh agen resmi pemerintah sebelumnya. Mereka juga menguraikan untuk pertanian kontrak, di mana petani menyesuaikan produksinya agar sesuai dengan permintaan pembeli tertentu. Salah satu perubahan terbesar adalah bahwa petani akan diizinkan untuk menjual produk mereka dengan harga pasar langsung ke pihak swasta, seperti bisnis pertanian, jaringan supermarket, serta pedagang online.

Saat ini, sebagian besar petani di India menjual sebagian besar produk mereka sendiri di pasar grosir yang dikendalikan oleh pemerintah dengan harga dasar yang terjamin. Pasar-pasar ini sendiri dijalankan oleh komite yang terdiri dari petani, seringkali pemilik tanah besar, serta pedagang atau agen komisi yang bertindak sebagai perantara penjualan, mengatur penyimpanan dan transportasi, atau bahkan kesepakatan pembiayaan.

Baca Juga: Menkes India Positif COVID-19 saat Jadi Relawan, Covaxin Ajukan Izin

3. Sebagian besar petani diketahui berasal dari negara bagian Punjab

Suasana protes besar-besaran oleh ribuan petani di India menentang adanya UU Pertanian yang baru. (Twitter.com/SimranBhinder8)

Sebagian besar petani yang melakukan protes besar-besaran berasal dari negara bagian Punjab dan Haryana di bagian utara, serta termasuk dalam komunitas pertanian terkaya di negara bagian tersebut. Kampanye yang mereka lakukan mendapatkan dukungan di media sosial dan diantara komunitas Sikh yang berpengaruh di Punjab serta di negara-negara bagian lainnya.

Meskipun kemudian mereka diizinkan masuk ke kota, ribuan dari mereka masih berada di perbatasan serta berjanji untuk tidak angkat kaki hingga pemerintah membatalkan reformasi. Protes tersebut datang bertepatan di mana situasi di India sedang mengalami kenaikan drastis kasus COVID-19, yang tentunya menimbulkan kekhawatiran dari sesama petani yang ikut aksi tersebut. RUU Pertanian sebelumnya sempat mengguncang parlemen India ketika disahkan pada bulan September 2020 lalu yang menyebabkan penangguhan terhadap 8 anggota parlemen dari oposisi. 

Baca Juga: Bentrokan India-Pakistan di Kashmir Sebabkan Tiga Tentara India Tewas