TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Protes Anti-Pemerintah, 150 Ribu Warga Israel Padati Tel Aviv

Protes menentang perombakan peradilan Israel

ilustrasi (Unsplash.com/Efrat Fenigson)

Jakarta, IDN Times - Puluhan ribu warga Israel memenuhi jalanan ibu kota Tel Aviv pada Sabtu (15/7/2023). Protes itu merupakan rangkaian protes sebelumnya, yang kini telah memasuki minggu ke-28.

Warga Israel melakukan demonstrasi menentang rencana Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu yang ingin merombak peradilan negara. Warga yang tidak sepakat menilai rencana itu membuat Israel menuju kediktatoran dan menjadi negara yang tidak demokratis.

Sebelum jadi undang-undang, RUU perombakan peradilan masih diperlukan dua suara lagi yang diharap selesai akhir bulan. Pemerintah Netanyahu memberikan persetujuan awal untuk bagian penting dari perombakan awal.

Baca Juga: PBB: Israel Ubah Wilayah Palestina Jadi Penjara Outdoor

1. Ingin Israel tetap demokratis

RUU, yang mendapatkan protes keras dari warga Israel, disebut akan mengurangi klausul kewajaran yang dapat digunakan pengadilan untuk membatalkan keputusan pemerintah. Selain itu, aturan terbaru dapat memberi pemerintah suara yang lebih besar dalam pemilihan hakim.

Dilansir Al Jazeera, puluhan ribu demonstran yang memadati jalanan Tel Aviv membentangkan spanduk besar bertuliskan SOS. Selain itu, karakter Handmaids dari sebuah novel, juga tampil dengan maksud mendorong bahwa jika RUU disahkan, perempuan dapat dilucuti hak-haknya.

Protes pada Sabtu tidak hanya digelar di Tel Aviv, tapi juga di kota-kota lain di Israel.

"Ini adalah pertempuran untuk negara, kami ingin Israel tetap demokratis dan undang-undang kediktatoran tidak akan disahkan di sini," kata pengunjuk rasa Nili Elezra.

2. Israel berada dalam bahaya

Menurut perhitungan Crowd Solutions, demonstran pekan ke-28 di Israel berjumlah lebih dari 150 ribu orang. Bahkan, banyak dari peserta aksi yang mencoret di jalanan dengan menuliskan "Biden, selamatkan kami."

Dilansir Times of Israel, para demonstran berusaha memberi tekanan internasional terhadap koalisi PM Benjamin Netayahu. Pemerintah Amerika Serikat(AS), sekutu dekat Israel, telah mengkritik rencana perombakan peradilan tersebut.

"Mereka (pemerintah) menginginkan negara yang berbeda. Alih-alih Zionis, rasis. Alih-alih penjaga gerbang, penunjukan politik. Bahayanya ada di sini dan sekarang. Kami akan berjuang sampai kami menang," kata politikus Dan Meridor.

Meridor merupakan mantan anggota parlemen dari partai Likud pimpinan Netanyahu yang saat ini memimpin koalisi pemerintahan.

Baca Juga: Usai Serang Warga Palestina di Jenin, Israel Malah Marah ke PBB

Verified Writer

Pri Saja

Petani Kata

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya