TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Bertemu Selandia Baru, Australia Bahas China dan COVID-19

Pembicaraan tatap muka pertama sejak pandemi COVID-19

PM Australia Scott Morrison dan PM Selandia Baru Jacinda Ardern melakukan pertemuan pada 30-31 Mei 2021 di Queenstwon, Selandia Baru bahas Tiongkok dan COVID-19. (Instagram.com/scottmorrisonmp)

Queenstown, IDN Times - PM Australia Scott Morrison melakukan pertemuan dengan PM Selandia Baru, Jacinda Ardern di Queenstown, Selandia Baru dari tanggal 30-31 Mei 2021. Pertemuan ini akan membahas tentang agenda utama, yaitu China dan pandemi COVID-19. Bagaimana kronologinya?

1. Pertemuan pertama Australia-Selandia Baru sejak 28 Februari 2020

Pada 30 Mei 2021, PM Ardern menyambut PM Morrison di Selandia Baru dengan Maori hongi tradisional, dimana pasangan itu menyatukan hidung mereka. (Instagram.com/jacindaardern)

Pada hari Minggu (30/5/2021), PM Selandia Baru Jacinda Ardern menerima kedatangan PM Australia Scott Morrison di resor Queenstown, Selandia Baru. PM Ardern menyambut PM Morrison dengan Maori hongi tradisional, dimana pasangan itu menyatukan hidung mereka. Pertemuan kedua pemimpin negara ini merupakan pertemuan tatap muka pertama sejak pandemi COVID-19 melanda, dimana mereka terakhir bertemu lebih dari 15 bulan yang lalu (28 Februari 2020).

Kunjungan Morrison ke Selandia Baru juga merupakan perjalanan bebas karantina setelah kedua negara sepakat untuk memulainya pada bulan lalu, ketika mereka (Australia-Selandia Baru) mengendalikan penyebaran COVID-19. Mereka juga akan secara bertahap membuka kembali perbatasan, memperluas gelembung untuk memasukkan beberapa negara kepulauan Pasifik Selatan lainnya.

Dilansir dari laman Al Jazeera (31/5/2021), Pembicaraan tahunan ini difokuskan antara lain pada Tiongkok dimana mempresentasikan united front on China, dengan Negeri Kanguru saat ini berselisih dengan China diawali sejak Australia memimpin dukungan untuk penyelidikan independen tentang asal usul pandemi COVID-19 dan setelah Canberra mengecualikan raksasa telekomunikasi China Huawei dari jaringan 5G-nya, sementara Selandia Baru memilih pendekatan yang lebih diplomatik dengan memperkuat hubungan ekonomi dan meningkatkan perjanjian perdagangan bebas tahun ini dengan China.

Pendekatan Negeri Kiwi ke China pun telah menimbulkan gagasan dari kritikus politik dan media bahwa Wellington mungkin terlalu lunak terhadap Beijing, tidak mengambil sikap yang cukup kuat tentang masalah hak asasi manusia (HAM) di China. Hal tersebut pun dibantah oleh Selandia Baru mengenai perbedaan dalam pendekatan kedua negara terhadap China.

"Anda akan melihat Australia dan Selandia Baru secara luas telah diposisikan di tempat yang persis sama dalam masalah ini secara konsisten. Jadi, saya benar-benar menolak gagasan apa pun bahwa kami tidak mengambil sikap tegas terhadap masalah yang sangat penting ini," ungkap PM Selandia Baru Jacinda Ardern pada sebuah konferensi pers bersama di Queenstown.

Dilansir dari SBS News, PM Australia Scott Morrison pun membela pendekatan Selandia Baru ke China, tanpa menyebut ancaman khusus tetapi memperingatkan mereka yang berusaha merusak hubungan sekutu. Morrison mengatakan bahwa: "Sebagai mitra yang hebat, teman, sekutu, bahkan keluarga, akan ada orang-orang yang jauh dari sini yang akan berusaha memecah belah kita, dan mereka tidak akan berhasil. Saya tidak ragu akan ada orang-orang yang akan berusaha merusak keamanan Australia dan Selandia Baru dengan berusaha menciptakan titik perbedaan, yang sebenarnya tidak ada."

Baca Juga: Selandia Baru Tandatangan Perjanjian Artemis dengan NASA

2. Australia dan Selandia Baru bahas China, China pun memberikan responnya

Pertemuan Australia dan Selandia Baru di Queenstown, Selandia Baru pada 31 Mei 2021 bahas berbagai isu bilateral hingga global. (Instagram.com/jacindaardern)

Dilansir dari Reuters (31/5/2021), Kedua perdana menteri dalam sebuah pernyataan bersama menyatakan keprihatinan besar atas perkembangan di Hongkong dan situasi HAM di wilayah Xinjiang di China, menyerukan Beijing untuk menghormati HAM orang Uyghur dan minoritas Muslim lainnya dan untuk memberikan kepada PBB serta pengamat independen lainnya agar tidak membatasi akses ke wilayah tersebut.

Pernyataan tersebut pun direspon oleh China melalui juru bicara Kementerian Luar Negerinya, Wang Wenbin pada hari Senin dimana Beijing menolak pernyataan dari PM Ardern dan PM Morrison: "Para pemimpin Australia dan Selandia Baru... membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab, sangat melanggar hukum internasional dan norma dasar hubungan internasional, dan sangat mencampuri urusan dalam negeri China."

Seperti yang diketahui, menurut aktivis dan pakar hak asasi PBB, setidaknya terdapat satu juta Muslim telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang. Para aktivis dan beberapa politisi barat menuduh China menggunakan penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi. Walaupun sebelumnya Negeri Tirai Bambu tersebut membantah ada kamp penahanan, akan tetapi sejak itu mengatakan bahwa itu adalah pusat kejuruan yang dirancang untuk memerangi ekstemisme dan pada akhir 2019, China mengatakan semua orang di kamp telah 'lulus'. Untuk kasus di Hongkong, Beijing telah menekan protes politik, memperkenalkan undang-undang keamanan baru pada tahun 2020 yang mengkriminalisasi apa yang dianggapnya subversi, pemisahan diri, terorisme, atau kolusi dengan pasukan asing.

Baca Juga: Selandia Baru Tandatangan Perjanjian Artemis dengan NASA

Verified Writer

Rahmah N

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya