Tiongkok Jatuhkan Sanksi Baru ke Entitas dan Warga Inggris
Mereka dianggap menyebarkan kebohongan dan disinformasi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Tiongkok menjatuhkan sanksi kepada entitas Inggris pada Jumat (26/3/2021). Ada sebanyak empat entitas Inggris dan sembilan individu yang dijatuhi sanksi.
Sanksi berupa larangan berbisnis dengan Tiongkok itu dijatuhkan karena mereka diyakini menyebarkan kebohongan dan disinformasi atas bagaimana pemerintah memperlakukan kaum Muslim Uighur di Xinjiang.
“Aset mereka di negara itu juga akan dibekukan,” kata Kementerian Luar Negeri, mengutip CNBC.
Baca Juga: AS Terganggu Laporan Pelecehan Seksual di Kamp Xinjiang
1. Target sanksi
Menurut CNN, mereka yang dikenai sanksi termasuk lima anggota Parlemen yaitu Tom Tugendhat, Iain Duncan Smith, Neil O'Brien, Tim Loughton dan Nusrat Ghani dan dua anggota Dewan Bangsawan inggris (House of Lords), David Alton dan Helena Kennedy, serta akademisi Joanne Smith Finley dan pengacara Geoffrey Nice.
Empat entitas yang dijatuhi sanksi yaitu China Research Group, Conservative Party Human Rights Commission, Uyghur Tribunal, dan Essex Court Chambers, sebuah firma hukum terkemuka di London.
“China dengan tegas bertekad untuk menjaga kedaulatan nasionalnya, kepentingan keamanan dan pembangunan, dan memperingatkan pihak Inggris untuk tidak melangkah lebih jauh ke jalan yang salah,” kata kementerian luar negeri dalam pernyataannya. “Jika tidak, China akan dengan tegas membuat reaksi lebih lanjut.”
Baca Juga: Xinjiang: Inggris Serukan PBB Agar Diberi Akses Penyelidikan
Isu dugaan pelanggaran HAM oleh Tiongkok terhadap Muslim Uighur di Xinjiang adalah isu yang sudah ada sejak lama. Berbagai lembaga dan negara dunia, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat (AS), dan Inggris meyakini kaum Muslim Uighur telah mengalami ketidakadilan dari pemerintah Tiongkok.
Sebelumnya pada Senin, AS, Uni Eropa (UE), Inggris, dan Kanada telah memberlakukan sanksi terhadap pejabat Tiongkok terkait isu ini. Itu merupakan tindakan terkoordinasi pertama yang dilakukan oleh negara-negara Barat sejak Presiden AS Joe Biden menjabat.
Di sisi lain, Tiongkok telah berulang kali menentang melakukan pelanggaran HAM di Xinjiang. Mereka mengatakan fasilitas di wilayah itu adalah rumah pelatihan yang didirikan pemerintah, bukan untuk menindas kaum Uighur seperti yang dituduhkan.