AS Jatuhkan Sanksi kepada Tiongkok karena Masalah Xinjiang

2. XPCC disebut sebagai organisasi kuat di Tiongkok

Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi itu di bawah Undang-undang Magnitsky Global yang diimplementasikan pada 2016. Dengan peraturan tersebut, mudah bagi Washington untuk memberikan sanksi bagi pejabat atau entitas luar negeri jika dianggap terlibat dalam pelanggaran HAM.

Nama XPCC sendiri hampir tidak pernah terdengar di telinga warga asing. Menurut tulisan Foreign Policy, dalam Bahasa Mandarin, XPCC juga dikenal sebagai Bingtuan yang berarti unit militer. Organisasi yang sangat kuat dan penuh kerahasiaan tentu beroperasi di Xinjiang selama berpuluh-puluh tahun.

Tak hanya ekonomi, XPCC juga merambah ke dunia politik. Sebanyak 12 persen dari total warga Xinjiang bekerja di organisasi itu, walau mayoritas berasal dari etnis Han yang mendominasi Tiongkok. Per 2014, XPCC mengendalikan 17 persen dari keseluruhan ekonomi di provinsi tersebut, termasuk menguasai sepertiga produksi kapas dalam negeri.

Bagi Beijing, XPCC adalah aktor penting dalam memerangi terorisme dan menjaga stabilitas di Xinjiang. Ini karena sejak lama, pemerintah menilai etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya tidak memiliki pandangan yang sama tentang konsep Tiongkok sebagai negara. Akibatnya, Beijing pun memberlakukan aturan ketat yang sulit dibedakan dari praktik pelanggaran HAM.