TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Facebook Siap Gugat Thailand soal Pemblokiran Grup yang Kritik Raja

Di Thailand, Sang Raja tidak boleh dikritik

Mahasiswa pro demokrasi memakai riasan saat protes di Universitas Mahidol, Bangkok, Thailand, pada 18 Agustus 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Jorge Silva

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Thailand menuntut Facebook untuk memblokir akses ke sebuah grup yang berisi kritikan terhadap Raja Vajiralongkorn. Grup itu terdiri dari satu juta anggota dan menjadi sorotan di tengah protes yang hampir tiap hari dilakukan mahasiswa di Bangkok dan sekitarnya.

Akan tetapi, Facebook menyatakan siap menggugat tuntutan pemerintah tersebut. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat itu melihat apa yang diminta Thailand tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dipromosikan.

Baca Juga: Kerap Terima Ancaman, Politisi Perempuan Minta Facebook Bertindak

1. Thailand mempunyai hukum yang melarang rakyat mengkritik kerajaan

Mahasiswa pro demokrasi memakai riasan saat protes di Universitas Mahidol, Bangkok, Thailand, pada 18 Agustus 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Jorge Silva

Seperti dilaporkan Reuters, grup bernama Royalist Marketplace itu dibuat di Facebook oleh Pavin Chachavalpongpun pada April lalu. Pavin merupakan warga Thailand yang memilih mengasingkan di Jepang.

Ia sering melontarkan kritikan terhadap kerajaan. Pada Senin malam 24 Agustus 2020, muncul pesan dalam grup itu. "Akses ke grup ini sudah dibatasi di dalam Thailand, karena permintaan legal dari Kementerian Ekonomi Digital dan Kemasyarakatan," tulis pesan itu.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Thailand, siapa pun yang berada di negara itu dilarang mengkritik raja. Jika melanggar, hukumannya mencapai 15 tahun penjara. Aturan ini juga yang menjadi dasar bagi banyaknya permintaan untuk memblokir atau menghapus suatu konten di internet.

2. Facebook sempat menuruti tuntutan Thailand dan akhirnya dianggap tunduk pada pemerintah

Protes di Monumen Demokrasi di Bangkok, Thailand, pada 16 Agustus 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Soe Zeya Tun

Facebook pun mengeluarkan pernyataan resmi untuk menanggapi persoalan ini. "Setelah melalui peninjauan penuh kehatian-hatian, Facebook menetapkan bahwa kami harus membatasi akses terhadap konten yang pemerintah Thailand anggap ilegal," kata juru bicara Facebook kepada CNN Business.

Pavin menilai Facebook sudah tunduk pada tekanan pemerintah. "Grup kami merupakan bagian dari sebuah proses demokratisasi. Ini adalah sebuah ruang bagi kebebasan berekspresi," ujar Pavin, seperti dikutip Reuters. "Dengan melakukan ini, Facebook bekerja sama dengan rezim otoriter untuk mengganggu jalannya demokrasi dan menumbuhkan otoritarianisme di Thailand."

Baca Juga: 3 Hal yang Perlu Kamu Tahu soal Protes Anti-Pemerintah di Thailand

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya