TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

KTT ASEAN Diminta Hindari Penyebutan Kata Rohingya

Para peserta hanya menyebutnya "komunitas terdampak"

ANTARA FOTO/REUTERS/Soe Zeya Tun

Manila, IDN Times - Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-31 resmi dibuka pada Senin (13/11) dan akan berakhir pada Selasa (14/11). Rancangan communique atau pernyataan resmi yang lazim dikeluarkan usai sebuah pertemuan multilateral digelar pun kabarnya sudah selesai dibuat.

Dikutip dari Reuters, rancangan communique tersebut tidak menyinggung pengungsi Rohingya yang menjadi topik hangat selama beberapa bulan terakhir.

Baca juga: Rohingya Mengungsi, Aung San Suu Kyi Mengaku Tak Tahu Alasannya

Aung San Suu-kyi meminta pemimpin dunia tak menyebutkan isu Rohingya.

ANTARA FOTO/REUTERS/Soe Zeya Tun

Rancangan communique sepanjang satu paragraf itu menyinggung tentang pentingnya bantuan kemanusiaan untuk para korban bencana alam di Vietnam serta konflik antara militan Islam di Marawi. Terkait kondisi di Myanmar, Filipina, selaku pemimpin KTT ASEAN saat ini, hanya menyebut bahwa "komunitas terdampak" di Rakhine utara juga layak mendapat perhatian.

Tak ada detil apapun tentang situasi yang dialami oleh pengungsi Rohingya dan bagaimana menyelesaikan krisis kemanusiaan tersebut. Menurut Reuters, pemimpin Myanmar Aung San Suu-kyi yang turut hadir dalam pertemuan itu meminta pemimpin lain untuk menghindari pembicaraan tentang Rohingya.

Prinsip non-interfensi ASEAN dijadikan landasan untuk tak mendiskusikan konflik Rohingya.

Twitter ASEAN

Pada September lalu, Malaysia memprotes pernyataan ASEAN yang mengatasnamakan para menteri luar negeri dan menyebutnya tak sesuai realita yang dialami komunitas Rohingya. Tak jelas juga langkah-langkah politik dan humanitarian apa yang akan diambil oleh Myanmar untuk mengakhiri krisis Rohingya.

Aung San Suu-kyi sendiri juga tak menyebutkan soal Rohingya ketika menyampaikan pidatonya di Manila. Para pemimpin negara ASEAN menarik diri untuk memprotes Myanmar secara langsung karena adanya prinsip non-intervensi.

Prinsip tersebut mengatasnamakan kehormatan terhadap kedaulatan negara untuk menolak segala bentuk campur tangan dari pihak luar. Suu-kyi sendiri pernah mengkritik prinsip tersebut saat masih menjadi aktivis pada 1999.

"Kebijakan non-intervensi ini hanya dijadikan alasan untuk tak membantu. Di waktu dan era seperti sekarang, Anda tak bisa menghindari intervensi dalam urusan negara-negara lain," ujarnya kala itu. 

Baca juga: Kapal Terbalik, Setidaknya 12 Pengungsi Rohingya Tewas

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya