PBB: Hampir 7.000 Orang Dibantai dalam Operasi Keamanan Venezuela

2. Pemerintah berupaya membungkam para kritik

Menurut PBB, pemerintah Venezuela membungkus pembantaian itu dengan nama "Operasi Pembebasan Rakyat". Laporan tersebut juga mengutip kesaksian sejumlah kelompok independen sehingga berakhir kepada dugaan bahwa jumlah korban meninggal bisa jadi lebih tinggi dari 9.000 jiwa selama periode tersebut.

Sejak 2016, pemerintah Venezuela diduga menjalankan strategi kekerasan untuk menangani krisis politik serta ekonomi yang semakin buruk. Dalam laporan itu, Presiden Nicolas Maduro disebut menggunakan strategi tersebut dengan tujuan, "menetralisir, menekan, dan mengkriminalisasi lawan-lawan politiknya dan orang-orang yang kritis terhadap pemerintah".

3. PBB menduga pemerintah menyalahgunakan pasukan khusus Venezuela

Laporan yang dikutip New York Times itu menyinggung tentang dugaan peran Pasukan Aksi Khusus atau yang dikenal di Venezuela sebagai FAES. Satuan ini biasanya bertugas untuk memerangi perdagangan narkotika dan kejahatan kriminal terkait.

Pejabat HAM PBB sendiri khawatir fungsi mereka berubah karena disalahgunakan oleh pemerintah sebagai  instrumen untuk memberikan rasa takut di masyarakat dan mempertahankan kontrol sosial.

Kekhawatiran itu muncul setelah keluarga dari 20 laki-laki yang dibunuh pada 2018 mengungkap FAES kerap datang tiba-tiba dengan menggunakan truk tanpa nomor plat. Pakaian mereka serba hitam.

Wajah mereka ditutup balaclava. Kemudian, mereka memaksa masuk ke rumah-rumah warga, merampas barang-barang dan melukai perempuan-perempuan. PBB menyebut, "mereka akan memisahkan laki-laki muda dari keluarga sebelum mulai menembak".

4. Pemerintah Venezuela membantah segala tuduhan

Bachelet sendiri dijadwalkan akan melaporkan temuan timnya itu di hadapan para pejabat Dewan HAM PBB pada Jumat (5/7). Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Venezuela membantah semua temuan dalam laporan itu. Menurut Venezuela, laporan PBB itu memperlihatkan "visi yang terdistorsi" di mana hampir seluruh informasi yang diberikan pemerintah tidak dipedulikan.

"Analisis itu tidak objektif, tidak juga imparsial," kata pihak kementerian dalam sebuah pernyataan resmi pada Kamis (4/7). "Poin-poin negatif ditunjukkan secara ekstrem dan langkah-langkah yang diadaptasi di area HAM tidak dipedulikan atau diminimalisir."