TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pedoman New Normal dari WHO Saat Pandemik COVID-19, Begini Isinya

Jika tak bisa memenuhi, WHO imbau aturan tetap diketatkan

Para guru menyambut murid-murid yang kembali ke sekolah dengan peraturan baru dan pembatasan sosial saat pandemik COVID-19 di Prancis, pada 12 Mei 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Stephane Mahe

Jenewa, IDN Times - Sejumlah negara di dunia mulai melonggarkan pembatasan sosial seiring dengan berakhirnya masa lockdown dan penurunan jumlah kasus COVID-19. Di Eropa seperti Italia, Spanyol, Jerman, dan Inggris sudah membuka kembali perkantoran, bisnis, dan institusi pendidikan.

Di Asia, virus corona jadi tantangan bagi Korea Selatan dan Tiongkok yang sedang berusaha mengembalikan kehidupan normal. Ini karena begitu publik beraktivitas di luar, mendadak muncul kasus COVID-19 lagi secara sporadis.

Di Amerika Serikat, pemerintah federal memaksa ingin mengakhiri pembatasan fisik dan sosial padahal jumlah kasus masih sangat tinggi.

Baca Juga: Murid Positif COVID-19, Puluhan Sekolah di Korea Selatan Ditutup Lagi

1. WHO merilis pedoman pelonggaran aturan dan masa transisi ke normal baru (new normal)

Para guru menyambut murid-murid yang kembali ke sekolah dengan peraturan baru dan pembatasan sosial saat pandemik COVID-19 di Prancis, pada 12 Mei 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Stephane Mahe

Wabah yang telah berlangsung selama lima bulan dan belum juga terlihat ujungnya, membuat banyak pihak bertanya-tanya: apakah kita bisa kembali ke situasi normal? Pihak lain menyarankan untuk mengubah pertanyaan menjadi: siapkah kita dengan kondisi normal baru (new normal)?

Istilah normal baru menegaskan bahwa kita tidak akan pernah bisa kembali ke kebiasaan lama dan meminta kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang diciptakan oleh pandemik. Misalnya, kita tidak lagi merasa aman bepergian tanpa memakai masker atau membawa sarung tangan dan hand sanitizer.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka WHO di kawasan Eropa merilis pedoman bagi negara-negara yang berencana melonggarkan peraturan dan beralih ke masa transisi. Pedoman itu dipublikasikan di situs resmi WHO pada April lalu dan disampaikan ketika konferensi pers oleh Direktur Regional WHO di Eropa Dr Hans Henri P. Kluge.

2. Enam hal yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum yakin melakukan pelonggaran

Seorang guru menggunakan kamera pemindai panas untuk mengecek suhu pelajar saat pandemik COVID-19 di Seoul, Korea Selatan, pada 21 Mei 2020. ANTARA FOTO/ Yonhap/via REUTERS

Menurut Kluge, pemerintah harus bisa menjawab pertanyaan dari publik mengenai langkah-langkah yang diambil, termasuk ketika memutuskan untuk melakukan pelonggaran. Ini karena masyarakat perlu merasa yakin bahwa pemerintah mereka tidak salah langkah dan segala keputusan ditetapkan berdasarkan pertimbangan objektif.

"Orang-orang bertanya: Seberapa banyak kita harus bertahan? Dan untuk berapa lama? Untuk merespons, pemerintah dan otoritas kesehatan wajib mampu menjawab untuk mengidentifikasi kapan, dalam kondisi apa dan bagaimana kita bisa mempertimbangkan sebuah transisi yang aman melalui perubahan gradual dalam berbagai langkah," kata Kluge.

WHO sendiri menyarankan enam hal yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum yakin dengan keputusan untuk melonggarkan aturan:

1. Ada bukti yang menunjukkan penularan COVID-19 bisa dikendalikan;

2. Kapasitas kesehatan masyarakat dan sistem kesehatan, termasuk rumah sakit, mampu mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengarantina mereka;

3. Risiko wabah ditekan di tempat-tempat dengan kerentanan tinggi--khususnya di rumah orang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental, dan pemukiman padat penduduk;

4. Langkah-langkah pencegahan di lingkungan kerja sudah ditetapkan--dengan penerapan jaga jarak fisik, fasilitas cuci tangan dan etika pernapasan;

5. Risiko kasus impor bisa dikendalikan;

6. Masyarakat diizinkan berpendapat dan dilibatkan dalam masa transisi.

"Jika Anda tak bisa memastikan kriteria-kriteria ini diterapkan, sebelum melonggarkan pembatasan, mohon Anda pikirkan kembali," tegas Kluge.

Dengan kata lain, ketika pemerintah dan semua yang memiliki kepentingan belum yakin mampu mewujudkan keenam hal itu, sebaiknya karantina tetap dilanjutkan.

Baca Juga: [UPDATE] Kasus COVID-19 di Dunia Masih Didominasi Amerika Serikat

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya