TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Tak Terima Perlakuan AS, TikTok Berencana Gugat Trump

TikTok menilai Trump melanggar konstitusi

Presiden Amerika Serikat di Bedminster, New Jersey, Amerika Serikat, pada 8 Agustus 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Joshua Roberts

Jakarta, IDN Times - TikTok berencana menyeret Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke pengadilan federal paling lambat Selasa (11/8/2020). Keputusan tersebut sedang dipertimbangkan secara internal menyusul dikeluarkannya perintah eksekutif oleh Trump pada minggu lalu.

Seperti diberitakan sebelumnya, TikTok menghadapi dua pilihan sulit yaitu harus menjual bisnisnya kepada perusahaan Amerika Serikat atau mengalami pemblokiran di negara itu. Trump pun memberikan tenggat waktu sampai 15 September bagi induk perusahaan TikTok, ByteDance, untuk menyelesaikan negosiasi soal akuisisi.

Baca Juga: Microsoft Dikabarkan Ingin Beli Seluruh Bisnis TikTok 

1. ByteDance menilai Trump bersikap di luar konstitusi

Ilustrasi aplikasi TikTok (IDN Times/Izza Namira)

Sumber yang mengetahui persoalan ini mengatakan kepada NPR bahwa gugatan kepada Trump itu akan masuk ke Pengadilan Distrik Selatan California. Ini karena bisnis TikTok di Amerika Serikat berlokasi di kawasan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa ByteDance melihat keputusan Trump yang mengeluarkan perintah eksekutif untuk memblokir TikTok sudah berlebihan dan tidak sesuai konstitusi. Apalagi pemerintah tak memberikan kesempatan bagi perusahaan asal Tiongkok tersebut untuk merespons.

ByteDance juga membela diri dengan mengatakan bahwa tuduhan soal risiko keamanan nasional akibat memakai aplikasi video pendek itu tidak masuk akal sama sekali. "Itu murni berdasarkan spekulasi dan pendapat tanpa pengetahuan yang cukup," kata sumber tersebut.

"Perintah itu tak mempunyai fakta, hanya mengulang retorika soal Tiongkok yang sudah beredar luas selama ini," tambahnya.

2. Perintah eksekutif Trump tidak bersifat jelas

Ilustrasi TikTok. IDN Times/Arief Rahmat

Sesuai rilis yang dipublikasikan di situs resmi Gedung Putih, perintah eksekutif Trump terkait TikTok berisi larangan terhadap semua aplikasi dari Tiongkok yang mengancam keamanan nasional, kebijakan luar negeri dan perekonomian Amerika Serikat.

Tak hanya TikTok, Trump juga memasukkan WeChat ke dalam kategori itu. Semua transaksi warga Amerika Serikat dengan ByteDance akan dianggap sebagai aktivitas ilegal. Namun, banyak analis menilai perintah eksekutif itu mengandung bahasa yang tidak jelas dan tegas.

The Washington Post melaporkan, ByteDance terkejut dan bingung karena ada beberapa interpretasi. Misalnya, jika TikTok tak jadi dijual, apakah berarti Amerika Serikat dilarang memasang iklan di aplikasi tersebut? Atau setiap orang dilarang untuk mengunduh dan memakainya karena itu tergolong transaksi juga?

Menurut Hank Schless, seorang manager keamanan di Lookout, Trump sebenarnya tidak punya wewenang untuk memblokir TikTok. "Mustahil untuk secara aktif menghapus TikTok dari semua perangkat di Amerika Serikat," kata Schless kepada The Guardian.

"Hal itu terserah kepada Google, Apple dan Microsoft sebagai pihak yang berwenang menguasai sistem operasi, untuk memaksakan pemblokiran dan memastikan pengguna menghapus TikTok," lanjut dia.

Schless sendiri tidak yakin tiga raksasa teknologi itu bersedia untuk patuh pada perintah Trump. Apalagi jika ini akan berisiko adanya aksi balasan dari pemerintah Tiongkok sehingga kepentingan bisnis ketiganya di negara itu akan terkena dampak negatif.

Baca Juga: Trump Resmi Larang Operasional TikTok dan WeChat di Amerika Serikat

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya