Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Beijing, IDN Times - Tiongkok mengatakan bahwa sanksi ekonomi terhadap Korea Utara "bisa disesuaikan". Pernyataan ini muncul usai Donald Trump melakukan pertemuan dengan Kim Jong-un di Singapura pada Selasa (12/6). Media Korea Utara juga mengklaim Trump siap menghapus sanksi meski belum ada keterangan apapun dari Amerika Serikat.
1. Jika Korea Utara bersikap baik, sanksi akan dipertimbangkan lagi
ANTARA FOTO/KCNA via REUTERS Dikutip dari Channel News Asia, Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Geng Shuang, menyampaikan bahwa resolusi PBB harus dipatuhi, salah satunya soal sanksi terhadap Korea Utara. Jika rezim Kim Jong-un juga bersikap baik, maka PBB pun harus siap untuk mengevaluasi kembali sanksi tersebut.
Geng berkata,"Resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang sudah disepakati menyebutkan jika Korea Utara menghormati dan bertindak sesuai dengan isi resolusi itu, maka sanksi bisa disesuaikan, termasuk dihentikan sementara atau dihapus sama sekali."
2. Menurut Tiongkok, sanksi harus disertai dengan negosiasi
ANTARA FOTO/REUTERS/Kim Hong-ji Tiongkok kerap kali dianggap sebagai kakak untuk Korea Utara. Hubungan pemimpin kedua negara terbilang dekat. Pemerintah Tiongkok sendiri berpendapat bahwa sanksi memang dibutuhkan, tapi yang tak kalah penting adalah soal negosiasi.
"Tiongkok secara konsisten beranggapan sanksi bukan tujuan akhir. Aksi Dewan Keamanan PBB harus mendukung dan sesuai dengan upaya untuk melakukan pembicaraan diplomatik demi terwujudnya denuklirisasi Semenanjung Korea, dan untuk mempromosikan solusi politik bagi kawasan itu," tambah Geng.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
3. Amerika Serikat pernah menuding Tiongkok melanggar sanksi PBB
ANTARA FOTO/Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura/Handout via REUTERS Hanya saja, dunia internasional masih merasa Tiongkok belum sepenuhnya transparan dalam mengimplementasikan resolusi PBB terkait sanksi terhadap Korea Utara. Pemerintah Tiongkok pernah dituding melanggar resolusi pada Desember lalu.
Seperti dilaporkan Wall Street Journal, Amerika Serikat mengumpulkan bukti foto satelit yang menunjukkan ada enam kapal menuju pelabuhan Korea Utara. Amerika Serikat mengatakan enam kapal itu dimiliki atau dioperasikan oleh pemerintah atau warga Tiongkok.
Amerika Serikat meminta komite sanksi PBB untuk menyelidiki enam kapal itu, tapi Tiongkok menolaknya. Perwakilan Tiongkok untuk PBB pun tak menjelaskan mengapa permintaan tersebut ditolak.
Berdasarkan resolusi yang dikeluarkan pada Agustus 2017, Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi larangan ekspor beberapa komoditas, misalnya adalah batubara dan hasil laut.
